Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PSSI memberi sinyal tak akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dalam waktu dekat untuk pergantian kepemimpinan seperti yang dikehendaki rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan. Anggota Exco PSSI Ahmad Riyadh menyatakan sepanjang tak ada usul dari para pemegang suara, KLB tak bisa dilakukan.
"Selama anggota PSSI dan atau Exco dengan syarat jumlah sebagaimana statuta tidak minta KLB, maka KLB tidak bisa," kata Ahmad Riyadh ketika dihubungi, Kamis (20/10).
PSSI sedianya memang mengangendakan KLB namun untuk tahun depan karena kepengurusan saat ini berlaku hingga 2023.
Sementara itu, dalam rekomendasi TGIPF menyebut reformasi di tubuh PSSI bisa dilakukan dengan percepatan KLB. Namun tidak ada indikasi dari pemegang suara untuk mengusulkan KLB.
"Kalau yang minta tidak mencapai kuorum maka (pergantian kepemimpinan) menunggu sampai 2023," imbuh Riyadh yang juga Ketua Asprov Jawa Timur.
Terkait keengganan itu, anggota TGIPF Anton Sanjoyo menegaskan PSSI harus mengikuti rekomendasi. Pasalnya, pemerintah tak akan memberi izin kelanjutan kompetisi jika belum ada perubahan dan kesiapan yang signifikan dari federasi untuk menjalankan sepak bola Tanah Air.
Ia membandingkan sikap Ketum PSSI terdahulu Azwar Anas yang mundur usai terjadinya skandal 'sepak bola gajah' pada Piala AFF 1998.
"Sebetulnya mau tidak mau harus tunduk kepada rekomendasi itu. Terserah mau bikin reformasi macam apa, kan bisa pertanggung jawaban di kongres meletakkan jabatan dan macam-macam. Pak Azwar Anas gara-gara sepak bola gajah saja mundur kok. Ini 133 orang meninggal," ucapnya.
TGIPF, imbuh Anton, menyadari pemerintah tidak bisa ikut campur karena urusan reformasi organisasi menjadi domain federasi. Namun, TGIPF tetap menanti pertanggung jawaban moral karena tragedi berdarah tersebut secara substansial ditemukan kesalahan federasi.
"Itu kartu truf yang akan terus dimainkan mereka. Kartu truf yang dipunyai pemerintah dari izin. Kalau Presiden katakan lah membisik ke Kapolri kalau mereka (PSSI) tidak berubah, tidak mau minta maaf, tidak mau tanggung jawab, jangan kasih izin kan mereka enggak bisa bikin apa-apa," tandasnya.
Mengenai izin, Ahmad Riyadh mengatakan ketika dibuat sistem baru nantinya yakin akan mengajukan permohonan melanjutkan liga. "Setelah ada sistem pengamanan dan keselamatan yang baru maka kita akan ajukan izinnya," tandasnya. (OL-8)
Anggota Komisi X DPR RI Hassanudin Wahid berharap tragedi yang menewaskan 135 orang suporter Arema Malang tersebut dapat segera dibuka seterang-terangnya.
KEPOLISIAN Daerah Jawa Timur menyerahkan seluruhnya pada proses hukum, setelah Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum.
KELUARGA korban kecewa atas putusan Mahkamah Agung (MA), meski telah membatalkan vonis bebas terhadap dua polisi terdakwa kasus Tragedi Kanjuruhan.
Keputusan Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas terhadap dua anggota polisi terkait kasus Tragedi Kanjuruhan merupakan hal yang kurang tepat.
"Ya alasan pertimbangan ya sah-sah saja, artinya skala keributan sangat mungkin mustahil dapat ditangani secara biasa," ujarnya.
gas air mata dapat saja dalam bentuk chloroacetophenone (CN), chlorobenzylidenemalononitrile (CS), chloropicrin (PS), bromobenzylcyanide (CA) dan dibenzoxazepine (CR).
"Pengalaman berharga di tahun 2022 dengan kasus FS, TM, dan Kanjuruhan sudah membuat Polri melakukan evaluasi dan melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh internal,"
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menilai pembatalan FIFA terhadap status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 bukanlah kiamat.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mendorong agar Presiden Jokowi menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Irjen Pol Nico Afinta dari posisi Kapolda Jawa Timur (Jatim).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved