Rangkap Jabatan Akan Membuka Konflik Kepentingan di PSSI

KONGRES PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Komite Eksekutif PSSI akan digelar pada 2 November 2019.

Sebelum terpilihnya figur-figur yang akan memimpin PSSI periode 2019-2023 perlu komitmen bersama demi kemajuan sepakbola Indonesia bahwa Pejabat maupun Pengurus PSSI tak boleh lagi rangkap jabatan.

Pasalnya, Dari 15 anggota Komite Eksekutif saat ini hampir semuanya rangkap jabatan di PSSI maupun di klub maupun Asosiasi Provinsi. Seperti misalnya, Iwan Budianto (Presiden Arema FC), Yoyok Sukawi (Presiden PSIS Semarang), Pieter Tanuri (Presiden Bali United), Condro Kirono (Presiden klub Bhayangkara FC). Sementara Johar Lin Eng (Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah), Dirk Soplanit (Maluku), Yunus Nusi (Kalimantan Timur). Akhirnya, kerja di Komite Eksekutif tidak fokus.

Karena sejauh ini rangkap jabatan adalah sumber masalah di sepakbola nasional dalam rentang 20 tahun terakhir. Rangkap jabatan memunculkan opini negatif sekaligus juga menghadirkan conflict of interest alias konflik kepentingan.

“Semua pengurus inti PSSI harus fokus agar bisa menjalankan cita-cita reformasi tata kelola sepak bola nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo,” ujar Pemerhati sepak bola Indonesia, Akmal Marhali.

Baca juga: Ini 11 Nama Caketum PSSI, La Nyalla Masuk

“PSSI juga harus dikembalikan ke makna singkatannya: PSSI (Profesional-Sportif-Sehat-Integritas). Ini penting untuk kita jaga bersama. Rangkap jabatan akan membuka konflik kepentingan dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting untuk sepak bola nasional,” tambahnya.

Memang, dalam statuta FIFA maupun Statuta PSSI tidak disebutkan secara implisit terkait rangkap jabatan. Dalam statuta PSSI juga digariskan secara umum dalam pasal 7 tentang Netralitas dan Non Diskriminasi.

Menurut Akmal, sepak bola Indonesia belum benar-benar diisi oleh Profesional yang berintegritas dan jauh dari kepentingan baik itu kelompok maupun klub yang menjadi peserta kompetisi.

"PSSI harus dikelola dengan fokus dan berintegritas menuju prestasi yang diharapkan. Rangkap jabatan sejauh ini ikut berperan merusak cita-cita besar percepatan pembangunan sepakbola nasional. Bukan prestasi yang diraih, tapi lebih banyak diisi sensasi dan kontroversi pengurusnya," ujar Akmal.

Ia ingin para calon Komite Eksekutif maupun regulator kompetisi dalam hal ini PT Liga Indonesia Baru (LIB) harus bersih dari rangkap jabatan. "Bila PSSI mau baik mari mulai dari sekarang kita luruskan niat dan jalankan aturan sesuai dengan apa yang sudah digariskan. TIdak ada lagi Superman dan Superboy di sepakbola nasional. Sepakbola Indonesia butuh keteladan pemimpinnya," ucap Akmal. (OL-4)