Masa Depan PSSI di Tangan Pemilik Hak Suara

KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tak ingin mencampuri terlalu dalam urusan internal PSSI yang saat ini diterpa badai isu pengaturan skor dan suap. Bahkan, penetapan tersangka Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum PSSI Joko Driyono memaksa anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI untuk bersepakat segera menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) tahun ini.

Seperti diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola bentukan Kepolisian telah menetapkan 15 tersangka, salah satunya Joko Driyono. Pria asal Ngawi ini diduga menjadi dalang aksi perusakan barang bukti di bekas kantor PT Liga Indonesia (PT LI) beberapa waktu lalu. Belakangan diketahui barang bukti yang dirusak ialah dokumen keuangan Persija Jakarta.

Baca juga: Tim Pertamina Siap Pertahankan Gelar

Perihal keinginan KLB, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto mengaku pemerintah tak ingin ikut campur terlalu dalam soal urusan internal PSSI. Namun, Gatot mengingatkan agar pemilik hak suara untuk lebih jeli menentukan pilihan untuk Ketua Umum PSSI selanjutnya.

"Calon Ketua Umum PSSI mesti menunjukkan komitemennya untuk membawa PSSI ke arah kemajuan yang lebih tinggi. Tapi kalau itu-itu lagi, lu lagi, lu lagi, kapan majunya? Persoalannya bagaimana men-drive voters supaya menunjuk orang-orang yang profesional," kata Gatot, Sabtu (23/2).

Kendati demikian, mantan juru bicara Kominfo ini tak menampik jika pemerintah menginginkan adanya reformasi sepak bola nasional. Saat inilah dinilai momen yang tepat.

"Ya kalau namanya reformasi jangan tanggung-tanggung karena saya masih ingat yang disampaikan Pak Jokowi pada pertemuan 17 April 2016 dengan Asprov (Asosiasi Provinsi), klub dan penanggung jawab operator saat itu. Beliau menyampaikan PSSI harus betul-betul reformasi secara total dan kata-kata Pak Jokowi itu masih berlaku hingga saat ini karena reformasi total belum terwujud," imbuhnya. (OL-6)