BSKDN Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Penguatan Peran Perguruan Tinggi

KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel. 

Yusharto menjelaskan pemerintah saat ini tengah mengakselerasi berbagai program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

“Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program prioritas nasional, ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keterpaduan yang kuat antara perencanaan ditingkat pusat dengan implementasi yang ada di daerah," ujar Yusharto dalam Seminar Nasional di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) (28/4).

Baca juga : Kolaborasi BSKDN–SKALA Perkuat Pengukuran Dampak Kebijakan di Daerah

Dia mengakui, masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, di antaranya belum optimalnya standar penyelarasan output kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya sistem pelacakan kebijakan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Yusharto mengatakan, pihaknya terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), melalui penyediaan data yang lebih valid dan reliabel serta pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah. 

“Untuk mengatasi permasalahan ini, kami di BSKDN berupaya menjadi policy hub yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah,” jelasnya.

Yusharto menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik sebagai penyedia data dan kajian ilmiah, penerjemah data menjadi rekomendasi kebijakan, maupun penjaga kualitas kebijakan publik. Dia mendorong Unsika dan perguruan tinggi lainnya untuk aktif memanfaatkan berbagai data sektoral yang dimiliki pemerintah serta terlibat dalam riset kebijakan yang aplikatif.

“Tentu saja kami di BSKDN membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan perguruan tinggi. Sinergi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dan implementatif di lapangan,” tambahnya. (M-3)