Hadapi Eskalasi Konflik Geopolitik, Indonesia Butuh Soliditas Nasional

Di tengah kondisi global saat ini yang tengah tak stabil yakni adanya eskalasi konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Iran dengan blok AS dan Israel, menjadi faktor yang harus disoroti bersama oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Menurut aktivis Yulian Paonganan, dalam situasi seperti itu, Indonesia justru membutuhkan soliditas nasional, bukan justru perpecahan internal.
“Dunia sedang tidak baik-baik. Ada konflik besar yang dapat berdampak pada ekonomi global. Indonesia harus kuat, rakyat harus bersatu, bukan malah diajak menjatuhkan pemerintah,” ujar Yulian, Senin (6/4/2026).

Ongen, biasa Yulian Paonganan disapa, menyampaikan gejolak politik di dalam negeri di tengah-tengah tekanan global bisa memperburuk kondisi ekonomi, investasi, hingga stabilitas sosial.

Baca juga : Antisipasi Perang AS-Israel vs Iran, Pakar Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi

Untuk itu, ia mengingatkan kepada kelompok yang tidak sejalan dengan pemerintah untuk menyalurkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini pada jalur politik yang sah, yakni melalui pemilu berikutnya. “Kalau tidak puas, ya silakan bertarung pada Pilpres 2029. Itu jalur demokrasi yang benar. Bukan dengan narasi menjatuhkan pemerintahan,” tegasnya.

Itu sebabnya, Ongen menilai pernyataan kontroversial seorang pengamat politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah bukan sekadar kritik politik biasa, melainkan bentuk delegitimasi terhadap hasil demokrasi yang telah diputuskan melalui Pemilu 2024.

“Kalau kritik itu sah dalam demokrasi. Namun, kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu masuk wilayah makar,” kata Ongen.

Baca juga : GP Ansor Ajak Perkuat Persatuan untuk Hadapi Dampak Perang AS–Israel Vs Iran

Dia mengatakan sebelumnya ada salah seorang pengamat politik nasional yang menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo. Ongen juga mengaitkan sikap pengamat itu dengan posisi politiknya pada Pilpres 2024 lalu, yang merupakan pendukung kandidat yang kalah dalam kontestasi tersebut. Menurut Ongen, pernyataan yang bernada provokatif tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika pascapemilu yakni sebagian elite dan kelompok politik masih menyimpan kekecewaan.

“Publik harus tahu konteksnya. Jangan sampai kekecewaan politik lalu diarahkan menjadi ajakan menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujarnya.

Dia menambahkan dalam sistem demokrasi, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu seharusnya disalurkan melalui mekanisme konstitusional, bukan dengan membangun narasi delegitimasi kekuasaan. Ongen sendiri mengambil posisi tegas bahwa dalam situasi politik yang sensitif, pernyataan publik figur memiliki dampak besar dan tidak bisa dianggap enteng.

“Kalau hal ini terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan tokoh yang punya pengaruh,” katanya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia telah memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara terbuka dan adil. Karena itu, segala bentuk upaya di luar mekanisme konstitusional dinilai bisa berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri. (H-2)