Prabowo Larang Open House Mewah saat Lebaran 2026

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tajam kepada seluruh jajaran kabinet dan pimpinan lembaga negara menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Istana resmi menyebarkan Surat Edaran (SE) yang melarang penyelenggaraan open house maupun halalbihalal secara berlebihan atau bermewah-mewahan.

Langkah ini disebut sebagai mandat langsung dari Presiden untuk mengedepankan nilai kesederhanaan dan empati sosial. Pemerintah menyoroti masih banyaknya masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit serta terdampak bencana alam di beberapa wilayah Indonesia.

"Kami sudah menyampaikan surat edaran untuk seluruh kementerian dan lembaga. Kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halalbihalal," tegas Prasetyo Hadi dilansir dari Antara, Selasa (17/3).

Baca juga : Tergabung dan Bayar Iuran BoP, Istana Komentari Serangan Israel ke Gaza yang Hancurkan Gencatan Senjata

Menjaga Empati di Tengah Keprihatinan Rakyat

Prasetyo menekankan bahwa pejabat publik harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Menurutnya, tidak elok jika instansi negara memamerkan kemeriahan yang kontras dengan realitas masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari masa-masa sulit.

"Bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan," tambahnya.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna pekan lalu. Kala itu, Kepala Negara meminta para pembantunya memberikan contoh nyata kepada rakyat.

Baca juga : 8.000 Pasukan RI Bakal Dikirim ke Gaza untuk Misi Perdamaian

Namun, Presiden juga memberikan catatan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan tidak sepenuhnya menutup acara silaturahmi, asalkan tetap dalam koridor kewajaran.

Nasib Open House di Istana Kepresidenan

Terkait agenda silaturahmi di Istana Kepresidenan sendiri, Mensesneg belum memberikan kepastian apakah Presiden Prabowo akan menggelar open house untuk masyarakat umum atau tidak.

Keputusan final disebut masih menunggu evaluasi situasi nasional mendekati hari raya yang diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026.

Pemerintah berharap dengan adanya SE ini, momentum Lebaran 2026 menjadi ajang penguatan solidaritas nasional tanpa harus menonjolkan sekat kemewahan antara pejabat negara dan rakyatnya.