Eko Patrio hingga Sahroni ke Dilaporkan ke MKD, Pengamat: Bisa Berujung Pemberhentian

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai rencana Partai Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan langkah yang tepat. Ia mengatakan laporan tersebut berarti mengharapkan MKD bisa menemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

Lucius mengatakan setelah partai menonaktifkan para anggota DPR tersebut, seharusnya masih ada ruang bagi MKD untuk melakukan penyelidikan atas laporan Partai Buruh itu.

"Seharusnya sih masih ya, karena penonaktifan yang diputuskan parpol tidak otomatis menghapus Sahroni cs sebagai anggota DPR. Oleh karena masih tercatat sebagai anggota DPR, maka Eko cs tetap terikat pada kode etik DPR. Oleh karena itu sudah tepat laporan partai buruh itu ke MKD," kata Lucius kepada Media Indonesia, Selasa (2/9).

Baca juga : Golkar Menyusul, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR

Lucius mengatakan MKD punya tata beracara sendiri untuk menyelidiki hingga memutuskan seorang anggota DPR yang dilaporkan melanggar kode etik. Setelah menerima laporan dan memverifikasi, maka MKD memutuskan bagaimana proses selanjutnya. 

"Proses itu biasanya merupakan serangkaian penyelidikan hingga sidang dengan menghadirkan terlapor untuk menentukan sanksi jika dugaan pelanggaran etik terbukti. Sanksi akhir bisa teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian," pungkasnya. 

Sebelumnya, Partai Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu (3/9). 

Baca juga : NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa, Pengamat: Bisa Berujung PAW

"Partai Buruh dengan KSPI akan melaporkan para anggota DPR tersebut ke MKD hari Rabu. Jadi nanti biar MKD yang memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada anggota DPR tersebut," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9). 

Adapun, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat. Kelima anggota DPR itu, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

NasDem mengawali langkah penonaktifan kadernya sebagai anggota dewan, yaitu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan anggota Komisi IX DPR Nafa Urbach. Hal serupa juga dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang menonaktifkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Sekjen PAN Eko Patrio dan anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama (Uya Kuya).

Menyusul dua partai lain, Golkar juga mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR RI yang belakangan viral. (Faj/I-1)