Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memecat politikus Effendi Simbolon. Effendi dinilai berseberangan dengan cita-cita, gagasan, nilai, dan prinsip partai.
Menurut Seno, kader PDI Perjuangan semestinya menjalin komunikasi politik sejalan dengan prinsip yang dipegang partai. Akan tetapi, Effendi tidak melakukan hal demikian.
"Maka dalam case (kasus) Pak Effendi Simbolon ini tidak pernah sekalipun partai tidak tegas dalam mengambil sikap apabila berkaitan dengan prinsip-prinsip value itu," kata Seno saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Minggu (1/12).
Seno menjelaskan bahwa Effendi Simbolon melakukan pertemuan dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam masa Pilkada 2024. Diketahui bahwa Jokowi mendukung pasangan calon kepala daerah yang berbeda usungan dengan PDIP, terutama di DKI Jakarta.
"Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, dengan tokoh politik yang lain, tetapi ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai," kata Seno.
Ditemui terpisah, juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu termasuk salah satu partai paling disiplin di Indonesia. Oleh karena itu, kader mesti tegak lurus dengan prinsip partai.
Meski demikian, Chico memastikan bahwa pemecatan kader yang berseberangan prinsip melalui proses demokrasi di internal partai terlebih dahulu.
"Ada juga banyak kader kami kalau melakukan pelanggaran masih menempuh mediasi. Akan tetapi, rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga. Ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai dan gongnya adalah pada Pilkada Jakarta," ujar dia.
Sebelumnya, PDIP resmi memecat Effendi Simbolon karena memberikan dukungan kepada calon kepala daerah yang tidak didukung partainya, yakni pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
"Benar, yang bersangkutan sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11).
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024, Effendi dipecat karena tidak mengindahkan instruksi DPP PDI Perjuangan terkait dengan rekomendasi pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan. (Ant/J-2)
KADER pecatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memanfaatkan tidak solidnya partai berlogo kepala banteng bermoncong putih itu.
Dia harap kinerja KPK tak ditunggangi kepentingan tertentu. Khususnya untuk menghabisi lawan politik.
POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyinggung eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menjadi corong Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Effendi Simbolon menyebut justru Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah banyak membantu Hasto Kristiyanto berurusan dengan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
. Menurut Effendi Simbolon, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perlu mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Effendi hadir saat deklarasi dukungan ke pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO).
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved