Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.
"Soal anggaran saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM," jelasnya dikutip di laman X @nataliusPigai2, Rabu (23/10).
Ia menjelaskan, nantinya universitas itu akan dipimpin oleh putra Indonesia berkelas dunia bidang HAM. "Dan ini Icon Indonesia di Panggung HAM dunia bahkan satu satunya di dunia," lanjut Pigai.
Selain itu, anggaran besar tersebut akan diperuntukkan untuk program membangun kesadaran HAM di 78 ribu desa. Penjelasan itu ia sampaikan untuk menjawab pernyataan netizen di sosial media X.
Seorang Diplomat ulung, yang juga Chairman of Foreign Polity Community Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal sebelumnya ikut berkomentar terkait rencana Menteri HAM itu.
Dalam cuitanya ia mengatakan bahwa pernyataan Menteri HAM untuk menaikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah hal yang tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR.
"Karena akan menghamburkan uang negara untuk program-program yang tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," jelasnya.
"Menteri jangan menyulitkan Presiden, dan harus jaga kredibilitas Kementeriannya. Koordinasi dulu dengan Menkonya, Setneg dan kantor Presiden sebelum membuat pernyataan kebijakan yang berisiko tinggi. Ingat, anda sekarang pejabat Pemerintah, bukan aktifis lagi. Credibility is everything," pungkasnya. (P-2)
Andrie Yunus (KontraS) kirim surat ke Presiden Prabowo, tolak pengadilan militer kasus penyiraman air keras dan minta pembentukan TGPF segera.
Sembilan polisi di India dijatuhi hukuman mati setelah terbukti menyiksa ayah dan anak hingga tewas di dalam tahanan. Kasus ini membongkar sisi gelap brutalitas polisi.
PRAKTISI hukum Agus Widjajanto menekankan pentingnya mempertimbangkan kemungkinan adanya pola yang lebih besar, termasuk dalam bentuk information warfare atau perang informasi.
Kontras mendesak pembentukan TGPF untuk mengusut tuntas serangan sistematis terhadap Andrie Yunus dan membongkar aktor intelektual di balik teror ini.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Ia menyarankan Prabowo agar dapat belajar dari pemerintahan 10 tahun Presiden Joko Widodo agar berkomitmen menjaga kabinet pemerintahan yang bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved