Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MOBIL Toyota Alphard hitam dengan nomor polisi AD 1 JKW terparkir di halaman Istana Keperesidenan, Jakarta Pusat. Mobil tersebut tampak dikawal oleh satu motor dan mobil Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri .
Pantaun Medcom.id mobil tersebut telah pakir pada Rabu (16/10) sejak pukul 11.00 WIB. Terdapat satu orang yang berada di kursi kemudi mobil dan mesin mobil juga tampak hidup.
Sejumlah awak media Istana Kepresidenan mencoba mengambil gambar tersebut. Namun, satu orang pengamanan dalam (pamdal) meminta untuk tidak mengabadikan.
Pamdal tersebut juga meminta polisi pengawal dan supir mobil memindahkan kendaraanya. Mobil berplat AD 1 JKW berserta satu motor dan mobil polisi itu pun langsung meninggalkan lokasi.
Medcom.id telah mencoba meminta konfirmasi kepada Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Muhammad Yusuf Permana. Khususnya apakah benar mobil tersebut akan digunakan Jokowi ketika tak lagi menjabat. Namun belum ada jawaban.
(Bob/I-2)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved