Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan membentuk lembaga baru yang memiliki wewenang superbesar (superbody) untuk menangani perdagangan karbon bernama Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK). Yang menarik BPPPI-TNK tidak bisa diaudit maupun diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa menyentuh keberadaan BPPPI-TNK karena tidak ada uang negara yang dikelola di lembaga itu.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ferry Latuhihin, menyampaikan lembaga tersebut akan mengambil peran dari kementerian atau badan lain yang mengurusi tata niaga karbon. Hal ini untuk mempermudah perizinan usaha guna mendatangkan investasi yang lebih besar.
"Badan ini seperti semacam super body. Ini supaya kita semakin efisien dan tidak tabrak-tabrakan dengan kementerian lain. Serta, memberikan kepastian kepada investor," jelasnya di acara Iconomics Media, Jakarta, Selasa (10/9).
Baca juga : Agus Rahardjo: Darurat Korupsi di Indonesia Hasil Kerja Presiden
Dia pun menyamakan BPPPI-TNK dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan lembaga pengelola dana abadi (SWF).
"BPPPI-TNK ini enggak ada urusannya dengan uang negara. Ini pure uang swasta, baik itu dari dalam dan luar negeri. Jadi, tidak bisa ditegur KPK, dan tidak bisa diaudit BPK. Ini sama seperti dengan INA," jelasnya.
Ferry menuturkan setelah Prabowo-Gibran dilantik, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk menaungi pembentukan BPPPI-TNK.
Selain itu, untuk mengelola investasi di lembaga tersebut, pemerintah ke depan akan mengandalkan keberadaan Special Mission Vehicle (SMV), serta memiliki supervisor (SPV).
"Operatornya kan nanti ada yang namanya Special Mission Vehicle, mungkin saya kasih nama PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau. Ini semacam green fund. Kita mengelola dana-dana swasta untuk pembangunan ekosistem perdagangan karbon ini," pungkasnya. (Z-9)
DI tengah meningkatnya dampak perubahan iklim yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, momentum Hari Bumi menjadi pengingat bahwa aksi nyata tidak lagi dapat ditunda.
Dengan regulasi ini, Indonesia telah memilih untuk menjadi pemain.
Setelah kick-off ini, tim akan segera masuk ke tahap pemetaan proyek dan pengembangan metodologi karbon di beberapa kawasan prioritas di Pulau Jawa dan Sumatera.
Sejalan dengan tren global, negara-negara di Asia Tenggara mulai memperkuat mekanisme penetapan harga karbon mereka.
Sebagai anggota terbaru koalisi, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia membawa keahlian kelas dunia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved