Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa sudah ditinggalkan masyarakat dalam periode lima tahun terakhir ini, pasalnya adanya sosok yang tidak disukai.
“Tidak ada dukungan hanya karena ada satu sosok, publik lupa masih ada sosok pimpinan yang lain,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi, Senin (24/6).
Alex menilai publik sudah melakukan penghakiman kepada KPK karena satu orang yang tidak disukai. Padahal, sosok itu tidak bisa menguasai Lembaga Antirasuah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Baca juga : Respons Perlawanan Kubu Hasto, Penyidik KPK Diminta tak Ikuti Arahan Luar atau Dipecat
“Bahwa KPK itu bukan milik pimpinan,” ujar Alex.
Klaim itu didasari rasio kepercayaan publik terhadap KPK selalu turun dalam beberapa survei. Meski begitu, Alex menegaskan penilaian masyarakat tidak bisa disamakan dengan tindakan korup yang terjadi.
“Ketika ada yang bertanya bagaimana dengan rasio kepercayaan publik? Sebetulnya tidak ada persoalan. Sekalipun tidak percaya dengan KPK kan tidak otomatis publik akan korupsi,” ucap Alex.
Baca juga : Pimpinan KPK Mengaku masih Bisa Tidur Nyenyak kendati Hasil Survei Rendah
Alex menyebut pimpinan KPK bukan malaikat yang bisa sempurna dalam bekerja. Kesalahan komisioner bisa ditambal dengan pegawai lain yang independen dalam bekerja.
“Sosok-sosok yang nanti terpilih tanpa didukung oleh SDM yang juga berintegritas dan independen tidak akan bisa karena penangan perkara itu berjenjang,” ujar Alex.
Menurut Alex, memastikan KPK memiliki pegawai berintegritas tinggi lebih penting ketimbang menghakimi komisioner karena satu sosok tidak disukai. Sebab, intervensi bawahan lebih mudah ketimbang pimpinan.
“Jauh lebih mudah intervensi itu ke pegawai dibanding pimpinan. Ketika ada intervensi ke salah satu pimpinan itu enggak bisa hentikan perkara, masih ada empat pimpinan yang lain,” tutur Alex. (Z-3)
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi.
BPS mencatat penurunan IPAK dan menunjukkan masyarakat makin permisif terhadap korupsi. KPK menilai solusi jangka pendek yakni perlunya presiden menyatakan Indonesia darurat korupsi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka dalam pengembangan dugaan suap dalam kegiatan pokok pikiran (pokir) dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut transaksi judi online di lingkungan kantornya menyentuh ratusan juta. Sebanyak 17 orang teridentifikasi bermain
WAKIL Ketua KPK Alexander Marwata mengaku masih belum mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Mantan caleg dari PDIP itu disebut ada di Jakarta.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dianggap mendiskreditkan Kepolisian dan Kejaksaan menyusul pernyataannya yang menyebut masih ada ego sektoral di di lembaga penegak hukum
Kepercayaan publik merupakan satu-satunya tameng KPK agar tetap bergerak memberantas korupsi di Indonesia.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut adanya penurunan kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pascarevisi undang-undang.
Keputusan pemberian remisi Idul Fitri kepada ratusan narapidana kasus korupsi menuai kritik dari sejumlah pegiat antikorupsi.
INDONESIA Police Watch (IPW) menyampaikan bahwa jumlah pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja Polri mengalami penurunan yang signifikan dari 179 pada 2022 menjadi hanya 79 pada 2023.
Keluarnya Firli dari KPK harus dilanjutkan dengan pembenahan instansi tersebut. Salah satunya dengan membatalkan perpanjangan masa jabatan para komisioner KPK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved