Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto enggan memberikan jawaban jelas terkait pihak yang diduga membekingi judi online, terutama mengenai keterlibatan aparat TNI-Polri.
Hadi hanya menyatakan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Daring melibatkan Polisi Militer (POM) TNI dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Menurut Hadi, kedua institusi tersebut memiliki kemampuan untuk menangani dugaan bekingan aparat.
"Saya kira sudah tahu cara menindaknya untuk itu," kata Hadi dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).
Baca juga : Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Satgas Penindakan Judi Online
Ketika kembali ditanya mengenai keterlibatan aparat TNI-Polri dalam mendukung judi online, Hadi menekankan penggunaan istilah "oknum." Ia kemudian menjelaskan tugas utama satgas adalah untuk melindungi masyarakat.
"Yang jelas, pertama menyelamatkan rakyat," kata Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online.
Secara terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie membantah adanya keterlibatan aparat TNI-Polri dalam mendukung judi online, menekankan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum.
"Tidak lah (TNI-Polri membekingi), itu oknum," jelasnya. (Z-10)
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat menyayangkan jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, seperti judi online.
Satgas pemberantasan judi online menekankan telah melibatakan Polisi Militer (POM) TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga. Namun, ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika telah memulihkan 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara 2.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Peretasan kemarin menjadi perhatian khusus bagi seluruh kementerian, instansi, lembaga, serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved