Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SATUAN Tugas (Satgas) pemberantasan judi online enggan menjelaskan gamblang ihwal adanya bekingan aparat dalam mendukung aktivitas judi online. Satgas hanya menekankan telah melibatakan Polisi Militer (POM) TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
"Karena judi online menyasar siapapun bukan cuman, dari kategori sosial menengah ke bawah, tapi dari profesi apapun," ujar Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Daring, Usman Kansong, dalam diskusi virtual, Sabtu, 15 Juni 2024.
Dalam acara itu, Usman kembali ditanyakan ihwal informasi ada oknum TNI Polri yang mengamankan transaksi judi online. Ia hanya menegaskan satgas telah memiliki strategi dalam mengatasi persoalan tersebut.
Baca juga : Hadi Tjahjanto Ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Satgas Penindakan Judi Online
"Bisa diterjemahkan sendiri kenapa kita menempatkan dibagian penindakan (ada) POM TNI, saya kira adalah sebuah langkah yang bagus untuk mengintergasikan," jelasnya.
Selain itu, Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah mengaku sulit menjawab ihwal ditanyakan adanya bekingan aparat dalam judi online. Ia hanya menyabut hasil laporan PPATK telah diserahkan ke penyidik.
"Hasil analisis sudah disampaikan ke penyidik. Kalau dari yang saya sampaikan, yang terlibat (main judi oline) ada mahasiswa, oknum pegawai negeri sipil, polisi, tentara," tandasnya. (P-5)
Polri sedang mengejar para bandar judi online dengan melacak aset dari hasil perputaran uang pelaku.
RT dan RW bisa memantau adanya aktivitas judi online secara langsung di tengah masyarakat.
Nama-nama itu dikirimkan Satgas atas permintaan dari kementerian/lembaga. Bahkan, permintaan juga datang dari pemerintah daerah.
SATGAS pemberantasan judi online menyebut Jawa Barat (Jabar) merupakan wilayah dengan pemain nomor tertinggi. Merespons hal ini, Dinas Pendidikan Kota Depok, Jabar, mengeluarkan peringatan
Perputaran uang judi online di Indonesia dalam kurun triwulan pertama 2024 telah mencapai Rp600 triliun
SATGAS Pemberantasan Judi Online diminta tak hanya berfokus menyasar para pemain, tetapi juga hingga sindikat atau bandarnya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) sangat menyayangkan jika ada anggota kepolisian yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, seperti judi online.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto enggan memberikan jawaban jelas terkait pihak yang diduga membekingi judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved