Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan ada dua hal yang membuat faktor Jokowi masih menjadi faktor determinan atau keputusan terkait Pilkada Serentak 2024.
Pertama, sepanjang partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mengatakan selalu berada satu tarikan napas dengan Jokowi, maka sepanjang itu juga bahwa faktor Jokowi dalam menentukan kandidasi terkait dengan jumlah kepala daerah di Pilkada serentak nasional tentu akan cukup determinan.
"Kedua, pertemuan Jokowi dengan partai ketua umum partai KIM beberapa waktu lalu yang sampai ke publik, juga berbicara tentang bagaimana ada usulan-usulan tertentu yang didiskusikan antara Jokowi dengan partai-partai yang mengusungnya, terkait dengan calon kepala daerah yang akan diusung," kata Adi, dihubungi Senin (17/6).
Baca juga : Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah Dinilai Transaksional
Salah satunya untuk kepala daerah di Jakarta, misalnya. Partai-partai KIM hasil rembukannya dengan Jokowi itu menyetujui Ridwan Kamil untuk maju.
"Dan pada saat yang bersamaan Ridwan Kamil itu lebih prefer sebenarnya untuk maju dalam Pilgub Jawa Barat ketimbang Jakarta. Oleh karena itu kalau dalam konteks penentuan calon kandidat Pilkada serentak, faktor Jokowi pasti menjadi faktor determinan di sejumlah wilayah," kata Adi.
Dia menjabarkan wilayah-wilayah itu seperti Jakarta, Jawa Tengah seperti Solo, kemudian Sumatra Utara, yang itu semua ada kaitannya dengan bagaimana Jokowi sebagai politisi juga punya intensi dan interest dalam kaitannya dengan pilkada.
Baca juga : Tidak Ada Pengajuan Percepatan, Jokowi Pastikan Jadwal Pilkada Tidak Berubah
"Hal itu dalam faktor kandidat tidak bisa dibantah," kata Adi.
Tapi harus diakui karena pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan setelah Jokowi tidak lagi menjabat presiden, yaitu pada tanggal 27 November 2024, maka kemudian faktor Jokowi juga dalam banyak hal tidak bisa menentukan siapa yang bisa menang dalam pilkada.
Artinya memang faktor kandidat dan tim pemenangan itulah yang kemudian akan menjadi penentu segala-galanya.
"Aura magnet tangan Pak Jokowi dengan pilkada serentak ketika pencoblosan tanggal 27 November itu ya sudah mulai tidak terasa gitu. Yang menentukan adalah calon yang bersangkutan, tim sukses, partai pengusung, relawan-relawan kunci yang mengantarkan mereka menang," kata Adi. (Try/Z-7)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui kegiatan rembuk warga sehingga warga dapat berkumpul dan berdiskusi dengan kepolisian.
Surat pengajuan cuti sudah diterima dari sekda. Saat ini surat tersebut telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dukungan itu menguat karena Ono Surono dinilai sebagai sosok pluralisme, sehingga perubahan bisa terjadi.
Dinda mengidap meningtis sejak usia 8 bulan dan telah berupaya dilakukan pengobatan ke berbagai tempat
Setelah tahapan Coklit (pencocokan dan penelitian), Bawaslu Bali tetap fokus pada sejumlah tahapan berikutnya sebelum daftar pemilih ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KIM plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran sehingga masih ditambah embel-embel plus.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved