Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KUSNADI, staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan penyidik KPK hari ini Kamis, 13 Juni 2024. Pihaknya mengatakan Kusnadi merasa trauma atas dugaan intimadasi yang dilakukan penyidik KPK saat pemeriksaan pertama.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus yang mendampingi menyebut Kusnadi sudah meminta penundaan pemeriksaan di KPK. Meski pemanggilan itu disebut tak sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
"Panggilan itu baru tadi malam sampai, sebagai penyidik profesional di KPK kita sering sesalkan dalam banyak hal panggilan itu datangnya mendadak padahal KUHAP mensyaratkan paling kurang ya harus 3 hari, tetapi ini baru tadi malam untuk hari ini," kata Petrus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024 saat mendampingi Kusnadi melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti.
Baca juga : PDIP Bakal Lapor Penyidik KPK ke Bareskrim Polri Soal Penyitaan Dokumen Hasto
Selain itu, Petrus menyebut Kusnadi masih trauma atas panggilan yang dilakukan penyidik KPK pada Senin, 10 Juni 2024. Kusnadi sempat dibentak.
"Ya dia trauma dia diintimidasi diperlakukan sewenang-wenang, terlebih-lebih prosedur penyitaan, prosedur penggeledahan dan hal-hal lain yang bersyarat harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses perkara itu tidak diterapkan oleh KPK," ungkapnya.
Meski begitu, Petrus memastikan Kusnadi akan hadir jika KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan tersebut. Saat ini, Kusnadi dan sejumlah pendampingnya masih berada di Gedung Bareskrim Polri untuk membuat laporan terhadap AKBP Rossa.
Baca juga : Pemeriksaan Kedua Hasto di Kasus Harun Masiku Tunggu Instruksi Penyidik
Sebelumnya, Tim penyidik KPK memanggil staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, ke Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 13 Juni 2024. Kusnadi dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan tersangka eks caleg PDIP Harun Masiku.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama Kusnadi, wiraswasta," kata Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Kusnadi adalah staf Hasto yang digeledah penyidik KPK saat diperiksa sebagai saksi kasus suap Harun Masiku pada Senin, 10 Juni 2024 lalu. Hasto membeberkan stafnya dipanggil untuk bertemu dirinya, namun ternyata untuk digeledah.
Baca juga : Ponsel Hasto PDIP Disita, Ketua KPK: Untuk Cari Harun Masiku
"Di tengah-tengah (pemeriksaan) itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil, katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita,” ujar Hasto.
Sejumlah bukti disita dari Kusnadi, seperti ATM, kunci rumah hingga ponsel. Penyidik KPK juga menyita ponsel Hasto untuk mencari tahu keberadaan buron Harun Masiku.
Harun Masiku merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan. Adapun tujuan penyuapan itu diduga agar Harun Masiku menjadi Anggota DPR dari Fraksi PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019.
(Z-9)
KUBU Staf Sekretariat Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengadukan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dan Priyatno ke Propam Polri.
KPK memastikan penggeledahan di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah sesuai prosedur.
PENYIDIK KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas usai menggeledah rumah anggota tim hukum PDIP Donni Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024, terkait kasus Harun Masiku.
(MAKI) menilai pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta Penyidik kasus suap buronan Harun Masiku, Rossa Purbo Bekti menghadap kepadanya wajar.
KPK membantah tudingan ada pejabat di instansinya yang menghambat proses penanganan perkara.
(ICW) menyebut ada pejabat struktural di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hendak dikembalikan ke instansi asalnya, namun tetap dipertahankan.
Parpol tidak memiliki hak mengintervensi kepemimpinan DPD
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA).
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memastikan tidak ada kotak kosong di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Timur.
KPK bakal memanggil ulang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjelaskan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjelaskan pemanggilan Hasto dilakukan untuk memperjelas dugaan rasuah yang ingin dituntaskan penyidik.
Ketidakhadiran Hasto ke KPK akan dininilai penyidik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved