Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap beragam tindakan pungutan liar (pungli) di Kementeriaan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Salah satunya adanya oknum yang mempermainkan tarif peningkatan status hak guna nangunan (HGB) menjadi sertifikat hak milik (SHM).
"Peningkatan status HGB, Hak Guna Bangunan menjadi SHM sesuai dengan aturan, hanya 50.000 rupiah," ujar Hadi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Saber Pungli, di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Rabu (12/6).
Baca juga : Menteri ATR Pastikan tidak Ada Pungli dalam Program PTSL
Namun, saat Hadi turun ke lapangan, menemukan ada oknum yang menaikan tarif mencapai Rp1 juta hingga Rp10 juta. Ia pun segera mengklarifikasi ke masyarakat ihwal kasus tersebut.
Mantan Menteri ATR/BPN ini pun meminta masyarakat melaporkan ke dirinya apabila mengalami perilaku serupa. Ia pastikan bakal menindak tegas.
"Artinya perlu pengawasan, perlu menerima laporan kita mendengarkan supaya apa yang kita berikan itu supaya benar benar jalan di lapangan," tandasnya.(z-8)
Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mendampingi Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan implementasi sertifikat tanah secara elektronik di 29 kantor pertanahan.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Salah satu yang harus dipersiapkan oleh bank adalah perubahan flow process untuk metode pengecekan Sertipikat-el,.
Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan menghadirkan dua penerima Sertifikat Elektronik yaitu Sertifikat Aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan WargaP Pondok Pucung
Aktivis dan akademisi mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan izin HGU 95 tahun dan HGB 80 tahun untuk investor di IKN, Kalimantan Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved