Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEJUMLAH kader yang tergabung dalam Forum Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) kecewa terhadap sikap majelis-majelis DPP PPP yang tidak kunjung bersikap dengan merosotnya hasil pemilu 2024. Mereka mencurigai para senior partai tersebut tersandera kepentingan.
Koordinator FKKB Muchbari mengaku kecewa dengan lambannya sikap para senior di PPP. Padahal jika dibandingkan dengan kasus pemberhentian Suharso Monoarfa, kesalahan Muhammad Mardiono sangat fatal.
Saat pemberhentian Suharso para pimpinan majelis langsung tancap gas. Padahal Suharso saat itu hanya keseleo lidah. Sementara kepemimpinan Mardiono jelas-jelas membawa PPP pada kehancuran dengan tidak lolos ke parlemen karena perolehan suara nasional tidak sampai 4%.
Baca juga : Ini Sebabnya Plt Ketum PPP Mardiono Didesak Mundur
"Bandingkan dengan Suharso Monoarfa yang saat itu langsung diturunkan kerana keseleo lidah. Sementara Mardiono gagal meloloskan PPP ke Senayan. Tapi para majelis diam saja," katanya, Kamis (6/6), kepada wartawan.
Pihaknya pun mencurigai kabar yang beredar bahwa para pimpinan majelis telah didekati oleh Mardiono. Bahkan, salah satu pimpinan majelis diduga punya hutang budi karena telah banyak dibantu saat Pemilu lalu.
"Jangan karena merasa hutang budi yang ranahnya pribadi mengorbankan kepentingan partai," terangnya.
Baca juga : PPP Gagal Ke Senayan, Mardiono Harus Bertanggung Jawab
Dirinya mengaku sangat merindukan kehadiran sosok seperti almarhum KH. Maimoen Zubair yang berkorban untuk partai. Sejauh ini, pimpinan majelis tidak ada yang sekaliber Mbah Moen.
"Ibarat langit dan lubang sumur," kesalnya.
Machbari juga menyinggung adanya indikasi intevensi Mardiono ke pengurus wilayah. Sehingga para pengurus yang tidak mendukung Mardiono diancam dipecat.
"Sudah pasti ada intervensi ke wilayah yang dilakukan agar tetap mendukung Mardiono, padahal jelas gagal bawa PPP lolos Parliamentary threshold," tandas Muchnari.
PPP memastikan akan memberikan bantuan hukum untuk ketua DPRD Rembang Supadi yang ditahan Pemerintah Arab Saudi.
PPP didesak untuk segera gelar muktamar buntut gagal ke DPR
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
Dinilai gagal meningkatkan suara di Pemilu 2024, Plt Ketum PPP Mardiono didesak untuk mundur dari jabatannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved