Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merespon rencana demo ribuan buruh menolak program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Istana, Jakarta. Pratikno mengaku belum mengetahui agenda tersebut.
"Belum-belum (tau ada demo)," ujar Pratikno ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Pratikno belum dapat memastikan apakah ada perwakilan istana yang bakal menemui pendemo. Ia akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait terlebih dahulu.
Baca juga : Tolak Iuran Tapera, KSPSI: Jadi Modus Bancakan
"Nanti saya saya cek ya. Ke kementerian lembaga terkait. Jangan sampai kita gak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," jelasnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," kata Said dalam keterangan tertulis.
Aksi unjuk rasa ini diketahui akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda. (Bob/P-5)
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
BP Tapera menyelenggarakan evaluasi kinerja bank penyalur Pembiayaan Tapera Periode 1 dan FLPP Periode Q-2 Tahun 2024 pada 22-23 Juli 2024 di Jakarta.
KONTROVERSI Tapera berujung dengan diajukannya permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
SERIKAT buruh yang tergabung dalam LKS TRIPDA Provinsi Banten sepakat untuk menolak UU P2SK dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera
Tapera merupakan program yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah melalui mekanisme tabungan dan pembiayaan perumahan.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyarankan agar iuran program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak melibatkan pengusaha.
Massa aksi yang nantinya ikut turun ke jalan diperkirakan mencapai 10 sampai 20 ribu orang secara nasional.
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
penyesuaian layanan pada koridor 1 (Blok M - Kota) dan layanan Non BRT rute 1A (Pantai Maju - Balaikota).
ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved