Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bakal menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terkait asusila dengan teradu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Sidang dijadwalkan Rabu (22/5) pukul 09.00 WIB di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.
"Sesuai jadwal sidang untuk perkara tersebut akan dilaksanakan besok pagi," kata anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Media Indonesia, Selasa (21/5).
Menurut Raka, sidang bakal digelar secara tertutup. Pasalnya, perkara yang dimohonkan oleh pemohon, yakni seorang perempuan petugas panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang identitasnya masih dirahasiakan, berkaitan dengan tindak asusila.
Baca juga : DKPP Beri Sanksi Ketua KPU karena Komentar Sistem Proporsional Tertutup
Dalam sidang perdana tersebut, DKPP juga bakal memanggil pihak terkait. Saat dikonfrimasi, Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut ada 'banyak' pihak terkait dalam perkara tersebut. Namun, ia enggan mengungkap namanya.
Senada dengan Heddy, Raka juga masih enggan membeberkan siapa saja pihak terkait yang dipanggil oleh DKPP. Namun, ia menjelaskan para pihak terkait itu relevan dengan pokok perkara.
"Pada prinsipnya pihak terkait yang relevan dengan pokok perkara dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan," tandas Raka.
Baca juga : Hari Ini, DKPP Periksa Ketua KPU RI
Kuasa hukum pengadu dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-FHUI), Aristo Pangribuan melaporkan kasus itu ke DKPP sejak Kamis (18/4) lalu. Ia mengatakan, hubungan Hasyim dengan kliennya sudah dijalin sejak Agustus 2023, tepatnya saat Hasyim melakukan dinas ke luar negeri.
Kuasa hukum pengadu menekankan bahwa dugaan asusila itu terjadi karena adanya relasi kuasa antara Hasyim selaku Ketua KPU RI dan korban yang merupakan petugas PPLN selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
(Tri)
JPPR mendorong pengisian kekosongan keanggotaan KPU lewat proses PAW itu harus dipercepat.
Calon kandidat penggantian antarwaktu (PAW) komisioner KPU RI periode 2022-2027 didasarkan pada hasil fit and proper test di Komisi II DPR RI pada 2022.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih belum menerima surat presiden (surpres) terkait pengganti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
PLT Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menyampaikan pihaknya sampai saat belum membahas terkait ketua definitif pasca Hasyim Asy’ari diberhentikan dari Ketua KPU.
DIREKTUR DEEP Neni Nur Hayati menegaskan DPR RI perlu segera menyerahkan nama pengganti Hasyim Asy’ari yang dipecat dari Ketua KPU.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.
Wakil ketua KPK Nurul Ghufron diminta tidak mengikuti seleksi pendaftaran capim KPK dan fokus pada sidang etik dengan Dewan Pengawas.
Bamsoet dilaporkan buntut pernyataannya soal "semua fraksi setuju untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945".
Dewas KPK mengeluhkan mendapat perlawanan dari pimpinan KPK dalam proses penanganan kasus dugaan pelanggaran etik di rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI
PTUN mengeluarkan putusan dan memerintahkan Dewas KPK menghentikan proses persidangan etik terhadap Nurul Ghufron.
Nurul Ghufron tengah menjalani sidang kode etik setelah pada awal Desember 2023 diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi ASN Kementan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved