Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI yakin gelaran Pilkada Serentak 2024 dapat lebih berintegritas. Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan partisipasi aktif pemilih dan pemangku kepentingan (stakeholders) pilkada menjadi kunci terwujudkan peningkatan kualitas demokrasi elektoral dengan minim dugaan kecurangan, bahkan zero suspected electoral fraud (nol dugaan kecurangan).
“Dalam UU Pilkada, sistem keadilan pemilu diatur secara ekspilisit dimana misalnya Bawaslu diberikan kewenangan otoritatif menangani dugaan kecurangan pilkada,” ujar Idham kepada Media Indonesia, Minggu (12/5).
Idham menilai Indonesia adalah bangsa yang memiliki pengalaman cukup panjang dalam penyelenggaraan Pilkada sejak tahun 2005.
Baca juga : Penundaan Pilkada 2024, Moeldoko: Ketua Bawaslu Hanya Curhat
Idham pun yakin semua pihak dapat memahami dengan baik perannya masing-masing dalam menegakkan keadilan pilkada atau integritas pilkada.
Idham menyebut peserta Pilkada termasuk parpol juga memiliki peran strategis untuk mewujudkan atau meningkatkan kualitas penegakan keadilan dalam pilkada.
“Mari secara gotong royong atau kolaboratif kita mitigasi potensi kecurangan dalam Pilkada. Saya yakin Pilkada Serentak Nasional 2024 dapat lebih berintegritas,” tuturnya.
Baca juga : Caleg Terpilih Bisa Dilantik Susulan Jika Ikut Pilkada, Pakar: Inkonstitusional
Idham menyebut tak perlu ada kekhawatiran dugaan kecurangan di Pilpres 2024 akan terulang di Pilkada.
Hal itu lantaran Pilkada dilaksanakan di ruang terbuka (open sphere) jadi semua pihak dapat berpartisipasi aktif.
“Kecuali bagi pihak yang memang apatis atau permisif atas potensi terjadinya dugaan kecurangan,” ujarnya.
Baca juga : Pernyataan Ketua KPU soal Caleg Terpilih yang Ikut Pilkada Jadi Polemik
Idham mengeklaim KPU sebagai regulator penyelenggaraan Pilkada akan terus melakukan peningkatan kualitas kepemimpinan dan manajemen KPU di daerah penyelenggara Pilkada.
Hal itu dilakukan agar terwujudnya peningkatan kualitas kepatuhan atas kode etik penyelenggara pemilu atau pilkada.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Gus Imin mengaku khawatir segala bentuk kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 bakal terulang pada Pilkada mendatang.
“Yang paling harus diantisipasi oleh Pilkada kita adalah bagaimana agar aparat netral, bagaimana agar diawasi soal money politic, bagaimana Plt-Plt tidak memihak,” tandasnya. (Z-10)
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Ketua DPD Perindo Palu, Andono Wibisono mengatakan, penyerahan B.1-KWK dilakukan DPP dalam forum Mukernas.
Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait peta elektoral Pilkada Kabupaten Lombok Timur 2024. Elektabilitas M. Syamsul Luthfi menempati urutan tertinggi.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa hanya ada dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Mahkamah Agung menyebut belum menerima pengaduan terkait putusan bebas yang dikeluarkan majelis hakim PN Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti.
UKJ bertujuan untuk mencetak jurnalis andal yang mampu menghasilkan karya jurnalistik terbaik.
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta jeli dan tak meloloskan calon bermasalah.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh permisif bahkan menormalisasi judi online yang dilakukan oleh karyawannya karena alasan iseng.
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
KONFERENSI Waligereja Indonesia (KWI) prihatin dengan rangkaian peristiwa negatif yang melibatkan penyelenggara negara, apalagi yang dilakukan oleh pucuk pimpinan lembaga negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved