Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons masukan Ombudsman RI agar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 ditunda sampai penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 rampung dilaksanakan. Saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Tito menyebut pihaknya bakal mengkoordinasikan hal tersebut.
Tito mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan dua lembaga negara terkait masukan Ombudsman. Keduanya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Saya harus koordinasikan dengan Menpan-Rebiro yang mungkin berkompeten. Sama (dengan) Badan Kepegawaian Negara," singkat Tito, Kamis (2/5).
Baca juga : Seleksi CASN 2024 Diminta Ditunda, DPR RI: Kami Sepakat, tapi Harus Ada Dasarnya
Menurut Tito, Kemendagri, Kemenpan-Rebiro, dan BKN memiliki panitia seleksi terkait rekrutmen CASN.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan seleksi CASN 2024 dapat ditunda sampai Pilkada 2024 selesai. Pilkada 2024 sendiri dijadwalkan digelar pada 27 November 2024. Bagi Najih, kebijakan itu perlu dilakukan agar seleksi CASN tak dijadikan komoditas politik.
"Di-pending dulu agar tidak menjadi komoditas bagi aktor-aktor politik. Misalkan, janji yang mendukung kepala daerah tertentu akan dijadikan CASN," jelasnya. (Tri/Z-7)
Meski ASN diperbolehkan bekerja secara daring, pengawasan akan dilakukan secara ketat berbasis digital untuk menjamin produktivitas tetap terjaga.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, opsi Work From Home atau WFH satu hari dalam satu minggu menguat dalam rapat terakhir lintas menteri.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved