Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENDIRI lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) menilai jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan bersama di luar pemerintahan atau oposisi maka bisa menjadi sebuah kekuatan baru.
Diketahui, kedua partai tersebut masih belum memutuskan untuk berkoalisi atau menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
PKS menunggu momentum untuk menyampaikan sikap politiknya itu. Sementara PDIP baru akan bersikap setelah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, pada Mei mendatang.
Baca juga : PDIP dan PKS Punya DNA Kuat sebagai Oposisi
“Seharusnya keduanya nyaman (berada di luar pemerintahan), apalagi kalau dua-duanya ada di luar pemerintahan itu bisa ada rekonsiliasi ideologis,” tegas Hensat kepada Media Indonesia, Rabu (1/5).
Tak hanya rekonsiliasi ideologis, kedua partai juga bisa rekonsiliasi nasionalis dan islam, sehingga bisa menjadi kekuatan baru di perpolitikan Tanah Air.
“Jika ini terjadi bisa jadi kekuatan baru yang luar biasa di 2029 mendatang,” tandasnya.
Baca juga : PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi untuk Jaga Demokrasi
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berharap PDI Perjuangan dan PKS bisa kompak mengambil jalan oposisi pada masa pemerintahan 2024-2029.
Dua partai tersebut harus berseberangan dengan pemerintahan demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat.
“Ke depan, kalau demokrasi mau baik, PDIP dan PKS harus sebagai kekuatan oposisi. Jangan semua masuk koalisi Prabowo-Gibran,” tutur Ujang. (Ykb/Z-7)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Pengadilan di Moskow memerintahkan penangkapan in absentia terhadap Yulia Navalnaya, istri dari politisi oposisi Alexey Navalny, dengan tuduhan berpartisipasi dalam organisasi ekstremis.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membubarkan kabinet perang setelah kepergian pemimpin oposisi Benny Gantz dan sekutunya Gadi Eisenkot.
SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) bersama Tim Hukum PDI Perjuangan menunjukkan berkas undangan pemeriksaan datang ke Polda Metro Jaya, Selasa (4/6).
RELAWAN Pro Jokowi (Projo) meminta PDIP memberikan sikap tegas sebagai oposisi. Projo memandang partai besutan Megawati Soekarnoputri itu masih menjadi oposisi setengah hati.
Sikap PDIP dirasa harus jelas agar mereka tidak kehilangan basis suara terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PDIP belum dengan tegas menyatakan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintahan karena masih memperhatikan kepentingan dalam Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved