Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
POTENSI bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran mendapat penolakan dari Partai Gelora. Menanggapi hal tersebut, PAN selaku partai yang ada di dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran menyebut bahwa PKS sudah terlatih berada di luar pemerintahan.
“Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja,” ungkap Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (29/4).
Sejatinya, Yandri menerangkan tak masalah jika PKS bakal bergabung KIM. Namun, Yandri tak bisa berspekulasi apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.
Baca juga : Pasca Golkar dan PAN Gabung Prabowo, PKS Klaim Peta Pilpres Makin Terlihat Jelas
“Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujarnya.
“Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan,” tambah Yandri.
Yandri mengingatkan bahwa di dalam demokrasi yang sehat perlu ada kontrol yang terhadap pemerintahan baru.
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
Yandri menegaskan partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya dengan yang di dalam pemerintahan.
“Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi,” ucapnya.
Sebelumnya, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi
Pasalnya PKS dinilai telah memunculkan narasi yang menyerang Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik melalui keterangan tertulis, Minggu (28/4). (Z-8)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
PAN menolak pembentukan panitia khusus (pansus) haji. Evaluasi penyelenggaraan haji dinilai cukup melalui rapat kerja (raker) dan panitia kerja (panja) di DPR.
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Saleh mengklaim, dalam perhelatan rakornas ini, kader-kader PAN dari berbagai daerah mendorong Yandri untuk menjadi salah seorang menteri dari PAN.
Zulhas bungkam saat dikonfirmasi salah satu nama yang diserahkan ialah Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto.
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengajak seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk kembali bersatu setelah proses Pemilu 2024 selesai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved