Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan sejumlah uang senilai Rp48,5 miliar terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati nonaktif Labuhanbatu Erik A Ritonga. Uang tersebut diambil baik dalam bentuk fisik maupun tersimpan di rekening bank.
Ali Fikri, juru bicara bidang penindakan KPK, menyatakan bahwa tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tunai dan dana yang disimpan di berbagai rekening bank, dengan total mencapai Rp48,5 miliar. Namun, Ali tidak memberikan rincian mengenai identitas orang-orang yang merupakan kepercayaan dari Erik A Ritonga.
"Uang tersebut tersebar di berbagai rekening bank, salah satunya atas nama tersangka EAR (Erik A Ritonga)," ungkap Ali.
Beberapa rekening yang telah disita saat ini dalam status pemblokiran, dan eksekusi terhadap uang tersebut akan menunggu putusan persidangan dalam kasus suap ini.
"Harapannya, uang yang disita ini nantinya akan diputuskan oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk dirampas oleh negara dalam rangka pemulihan aset," tambah Ali. (Z-10)
KPK menggali peran Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri dalam proses pengadaan di Pemkot Semarang.
KPK rampung memeriksa Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Kamis (1/8). Dia irit bicara mengenai kasusnya ketika ditanya wartawan usai pemeriksaan.
Penyidik KPK mengusut soal upah pungut dan pengaturan pekerjaan dalam dugaan korupsi di Pemkot Semarang
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Pemanggilan itu dilakukan usai penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Semarang. Hingga kini, wali kota Semarang dan suaminya belum terlihat memenuhi panggilan.
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved