Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TNI menyoroti kasus penggunaan pelat dinas palsu oleh sopir Fortuner Pierre WG Abraham. Masyarakat diminta berkaca dari kasus tersebut.
"Bila masih ada rekan-rekan atau masyarakat umum yang masih menggunakan (pelat palsu), segera lepas karena akan berimplikasi hukum," kata Kasat Lidkrimpamfik Puspom TNI Kolonel Jeffri B Purba di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 18 April 2024.
Jeffri mengatakan imbauan itu bukan hanya gertak sambal. Proses hukum yang menjerat Pierre menjadi buktinya.
Baca juga : Sulit jika Masalah Impor Pakaian Bekas hanya Andalkan Bea Cukai
"Teman-teman di kepolisian sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara ini," ujar dia.
Jeffri berharap kasus Pierre menjadi pelajaran bersama. Sehingga kasus serupa tidak terjadi di waktu mendatang.
"Jangan pernah melakukan hal yang sama seperti ini lagi karena ada indikasi beredar kendaraan pakai plat dinas yang tidak sesuai peruntukannya," tegas dia. (Z-7)
TNI meminta masyarakat tidak membeli pelat dinas palsu. Sebab, mekanisme penggunaannya ketat dan tidak bisa sembarangan.
TNI minta masyarakat menggunakan pelat sesuai fungsi dan aturan.
POLRI berjanji mengusut laporan korban sopir Fortuner arogan Pierre WG Abraham. Laporan itu disampaikan oleh Marcellina Irianti Deca pada Selasa, 16 April 2024.
Direskrimum Polda Metro Jaya Komisaris besar Wira Satya Triputra mengungkapkan kabar terbaru terkait insiden yang melibatkan sopir Fortuner yang menggunakan pelat dinas TNI palsu,
Total pengunjung yang hadir sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2024 pada 18-28 Juli lalu mencapai 475.084 orang.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP).
Polda Metro Jaya telah menindak 42.657 pelanggar lalu lintas selama 10 hari pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2024
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menanggapi bahwa belum ada rapat pembahasan mengenai kebijakan asuransi third party liability (TPL) atau asuransi untuk kendaraan.
Empat tips yang dapat membantu perempuan mencegah dan mengatasi masalah kendaraan atau situasi darurat saat berkendara, baik dengan mobil bensin maupun listrik.
Memiliki mobil impian secara kredit akan membutuhkan komitmen dalam pembayaran uang muka serta pembayaran cicilan selama masa tenor hingga lunas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved