Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Basarah menyebut pertemuan itu bisa bersifat formal maupun informal. Dia menyampaikan momentum silaturahmi, terutama di masa hari raya Idul Fitri, mungkin saja terjadi antara dua tokoh bangsa tersebut.
“Saya kita mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan setelah PHPU di MK selesai. Tetapi, secara pribadi, saya kira meski secara fisik belum bertemu, hati Bu Mega dan Pak Prabowo, saya kira sudah ada saling kontak batin antara mereka berdua,” ujar Basarah di depan Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
Basarah juga meminta, peristiwa pertemuan yang mungkin kelak terjadi antara Megawati dan Prabowo tidak hanya dimaknai sebagai sinyal kesepakatan untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan. Dia menyampaikan mungkin saja pilihan politik PDIP kelak akan berada di luar pemerintahan.
“Karena di dalam doktrin PDIP, kita tidak mengenal istilah opsisi politik dalam sistem pemerintah presidensial. Tetapi, Pancasila yang kita anut dalam falsafah bernegara, pada esensinya mengajarkan demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan semua dalam pemerintahan. Bisa saja kita gotong royong membangun RI baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan,” jelas Basarah.
“Intinya kita sama-sama bekerja sama. Kalau kita di luar pemerintahan, maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik presiden dari luar kekuasaan pemerintah. Tugas kita di luar pemerintah mengawasi jalannya kekuasaan politik yg dipimpi prabowo. Itu dijamin konstitusi dan UU MD3,” imbuhnya. (Z-1)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved