Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TENAGA Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan presiden (pilpres) 2024. Oleh karena itu, menurutnya tidak perlu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, hadir untuk memberikan keterangan pada sidang.
Hal itu disampaikan Ali menanggapi desakan koalisi masyarakat sipil agar Jokowi hadir memberikan keterangan di MK. Masyarakat menilai ada persoalan netralitas yang dilakukan presiden.
"Apa urusannya sengketa pemilu, malu-maluin wong (MK) mengurusi perselisihan suara hasil pemilu kok presiden dibawa-bawa ke sana," ujar Ali dikutip Minggu (7/4).
Baca juga : Alasan Hakim MK tidak Panggil Jokowi Justru tidak Elok
Menurutnya cukup para menteri yang telah memberikan keterangan dalam sidang PHPU yang digelar Jumat (5/4). Sementara itu, mengenai pemanggilan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Ali mengatakan itu tergantung seberapa mendesak MK membutuhkan keterangan dua pejabat tersebut.
"Tentu itu nanti urgensinya ya,kalau mahkamah memerlukan, kalau memerlukan lain lagi ceritanya," papar Ali.
Seperti diberitakan, MK menerima surat terbuka dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi yang terdiri dari aktivis dan tokoh demokrasi, HAM, dan antikorupsi, pada Kamis (4/4).
Baca juga : Nama Jokowi dan Menterinya Disebut di Sidang PHPU MK, Moeldoko: Kita Ikuti Persidangan
Dalam surat tersebut, masyarakat sipil meminta agar MK memanggil Presiden Jokowi dan delapan jajarannya dalam PHPU. Delapan jajaran yang dimaksud adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lalu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga Kepala BIN Budi Gunawan.
Permintaan senada pada MK juga disampaikan oleh Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Pemanggilan Kapolri dan Kepala BIN untuk menjadi saksi dalam dugaan intimidasi terhadap aparat penegak hukum dan dugaan pelanggaran netralitas aparat dalam pemilu.
Sejauh ini MK telah menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk didengar keterangannya dalam sidang PHPU terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Empat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Z-3)
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
Perkumpulan Warga Miskin Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB ke Presiden Jokowi
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Ngabalin memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ikut campur dalam pemilihan pj gubernur Sumatra Utara.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi Hasil Survei Litbang Kompas terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi berada di angka 75,6%.
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa transformasi digital khususnya di bidang ekonomi dan keuangan adalah hal yang sangat krusial.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved