Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARA calon legislatif (caleg) dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP PDIP Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Para caleg yang berjumlah 36 orang tersebut mengaku ingin menuntut keadilan dari DPP karena terancam gagal dilantik meski memenangi pemilu di dapilnya masing-masing.
“Alhamdulilah kami perwakilan PDIP Jawa Tengah telah diterima dengan baik. Kami di sini menuntut keadilan agar DPP PDIP mengkaji ulang peraturan terkait zonasi,” ujar Caleg PDIP dari Salatiga Bonar N Priatmoko di Jakarta, Selasa (2/4).
Adanya aturan zonasi dari DPC dan DPD dinilai Bonar merugikan para caleg yang sudah mengantongi suara tertinggi. Para caleg terancam tidak bisa dilantik dan harus mengundurkan diri imbas aturan internal tersebut.
Baca juga : Jelang Putusan Sistem Pemilu MK, PDIP Konsisten Proporsional Tertutup
“Kami bingung dengan aturan internal tersebut yang tidak sesuai dengan UU di Negara Indonesia, yang menentukan siapa wakil rakyat itu kan suara rakyat melalui KPU sebagai penyelenggara pemilu, bukan internal DPC atau DPD,” ujar Bonar.
Bonar berharap agar DPP mampu meluruskan aturan sesuai dengan UU Pemilu. Caleg dengan suara tertinggi berhak untuk dilantik sebagai anggota legislatif.
“Yang harus kita jaga dan kita kawal sesuai dengan aturan yang ada, bukan malah membuat aturan sendir, DPP harus bisa mengambil alih dan langkah supaya demokrasi di indonesia berjalan dengan baik,” ujarnya.
Aturan zonasi tersebut terjadi di wilayah Jawa Tengah meliputi beberapa Kabupaten Kendal, Grobogan, Salatiga, Temanggung, Sukoharjo, dan Brebes. Para caleg berharap DPP mampu bijak mengambil keputusan terkait polemik aturan zonasi tersebut.
“Harapan dari kami semua calon terpilih bisa menjadi tempat untuk mengadu dan mencari keadilan. Mudah-Mudahan DPP bisa bijak dalam memberi keputusan masalah di internal tersebut sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia,” ungkapnya. (Z-8)
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2024 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terancam tidak dilantik.
KPK menyebut 6.969 calon legislatif (caleg) terpilih) Pemilu 2024 belum menyerahkan LHKPN. KPU tak akan melantik caleg terplih jika belum melaporkan LHKPN
Upaya KPK dan KPU memastikan caleg bebas korupsi dengan mewajibkan penyampaian LHKPN dinilai masih memiliki celah.
Kewajiban caleg terpilih melaporkan LHKPN telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6/2024 mengenai penetapan calon terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved