Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTEMUAN antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto dinilai sangat mungkin terlaksana. Meski wacana itu belum direncanakan secara serius, politikus PDIP Chico Hakim menyebut itu masuk akal dan bukan hal yang luar biasa.
Menurut Chico, tidak ada masalah yang terjadi baik antara Mega dan Prabowo maupun PDI Perjuangan dan Gerindra. Di samping itu, Megawati juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, sementara PDI Perjuangan adalah partai yang berhasil hattrick sebagai pemenang dalam tiga edisi pemilu, yakni sejak 2014 sampai 2024.
"Tentunya Pak Prabowo akan sangat mempunyai kepentingan untuk bertemu dan berdiskusi maupun juga saling tukar pikiran untuk kemaslahatan bangsa ke depan," terang Chico kepada Media Indonesia, Minggu (31/3).
Baca juga : Konsolidasi Prabowo dan Megawati Lemahkan Kekuatan Penyeimbang di DPR
Sebelumnya, rencana pertemuan Mega dan Prabowo disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengungkap, Gerindra sedang mencocokkan jadwal agar pertemuan tersebut dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat.
Terkait dengan kemungkinan bakal bergabungnya PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo nantinya, Chico menegaskan saat ini pihaknya masih fokus pada gugatan hasil pilpres yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
Apalagi, PDI Perjuangan belum menganggap rangkaian Pilpres 2024 selesai, meski pemenangnya, yakni Prabowo-Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, ia juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukanlah partai politik yang berjuang di luar pemerintahan.
"Tentunya kita ketahui PDI Perjuangan bukanlah partai yang canggung untuk berada di luar pemerintahan maupun sebagai oposisi," pungkasnya. (Z-11)
THARIQ Halilintar dan Aaliyah Massaid melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Jumat (26/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar dapat fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras.
KPK menegaskan pihaknya tidak bekerja atas dasar titipan kasus dari pihak-pihak tertentu. Pengusutan perkara dipastikan didasari atas kecukupan bukti.
DALAM dunia politik, hubungan persahabatan sering kali menjadi kompleks dan dinamis. Beberapa tokoh politik menunjukkan meskipun ada perbedaan pandangan, persahabatan tetap terjaga.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tak setuju dengan dua revisi undang-undang (UU) yang tengah bergulir di DPR yakni RUU Polri dan RUU TNI
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved