Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) panggil puluhan profesor untuk mengkaji naskah akademik hak angket.
Politikus PDIP Adian Napitupulu mengaku pihaknya sedang mempelajari materi hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
“Saya diminta kalau maju jangan setengah-setengah. Kenapa? gak boleh dalam posisi lemah. Kenapa? kalau kita sudah kita putuskan dengan seluruh argumentasinya, dengan seluruh gagasan, ide, pemikiran, dan sebagainya,” papar Adian, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Baca juga : PDIP: Memperjuangkan Hak Angket adalah Hak Tiap-tiap Anggota DPR
Masinton mengklaim hanya pihaknya yang memiki naskah akademik terkait hak angket yang dikaji oleh puluhan profesor.
“Dan kita sudah dalam tahap itu. Mungkin di antara yang lain yang punya naskah akademik terkait dengan hak angket baru kita, dan kita sedang kaji. Kita memanggil puluhan profesor untuk mengkaji itu,” tambahnya.
Tak hanya itu, Adian juga memanggil politisi-politisi senior untuk mendiskusikan soal hak angket.
Baca juga : Dukungan Hak Angket Meningkat, BRIN: Bukti Pentingnya Urai Kecurangan Pemilu
“Seluruh kelompok-kelompok hingga elemen-elemen masyarakat kita undang untuk mendiskusikan hal itu. Kenapa? saya diajarkan jangan pernah melangkah setengah-setengah, iya iya, gak gak,” tuturnya.
Adian menyebut pihaknya sudah yakin untuk hak angket, sisanya tinggal menunggu perintah ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Kami menunggu perintah (ketum PDIP). Kita tak bisa pastikan setelah atau sebelum tanggal 20 Maret, element of surprise,” tandasnya. (Z-8)
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pembentukan Pansus Hak Angket mengacu pada hasil Timwas Haji DPR di Mekkah, Arab Saudi. Tujuannya, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi PKS Wisnu Wijaya Adi Putra menyetujui usulan hak angket pengawasan haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved