Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH dinilai tidak profesional mengendalikan harga pangan, termasuk beras. Manajemen harga dan suplai beras saat ini menjadi yang paling buruk, bahkan bila dibandingkan hingga dengan yang 50 tahun lalu.
Ekonom senior sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini mengemukakan hal itu kepada Media Indonesia, kemarin.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8016
Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan untuk memastikan BBM tetap aman.
Ratusan ibu rumah tangga di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, terlibat dalam situasi berdesakan yang tak terkendali saat berusaha mendapatkan kupon beras murah
TRAGEDI darurat beras dan warga harus antre berjam-jam untuk membeli beras murah dalam kemasan bansos menjadi tontonan yang memilukan dan catatan kelabu ketahanan pangan 2023-2024.
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
MAHALNYA harga beras di pasaran hingga mencapai Rp17 ribu/kg, memicu puluhan warga di Kota Tegal, Jawa Tengah, memburu beras murah. Bahkan antrean warga yang semula tertib diwarnai kericuhan
CAWE-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan terjadi kembali di laga Pilkada DKI Jakarta dan masa jabatannya berakhir.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan hanya mengurus ekonomi Indonesia, merespons tudingan PDI Perjuangan.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hakim konstitusi diharapkan berani mengambil keputusan yang tidak hanya terbatas perolehan hasil pemilihan presiden (pilpres), tetapi juga rangkaian proses yang berdampak terhadap hasil.
PAKAR Hukum Tata Negara Feri Amsari meminta agar Mahkamah Konstitusi segera memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bersaksi dan membela diri atas tuduhan cawe-cawe Pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved