Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MAYORITAS publik mengaku tidak tahu hasil penghitungan suara resmi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hanya 35 persen responden Indikator Politik Indonesia yang tahu hal tersebut.
"Yang tidak tahu lebih banyak dengan 65 persen," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida dalam rilis survei secara virtual, Rabu, (28/2).
Rizka mengatakan angka tersebut masih rendah karena proses penghitungan masih berjalan. Apalagi, KPU baru memulai rekapitulasi suara tingkat nasional hari ini.
Baca juga : Timses AMIN Ingatkan Hormati Proses Rekapitulasi KPU
Senada, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut hal itu terjadi karena faktor pemberitaan. Media massa lebih banyak menginformasikan perkembangan hitung cepat atau quick count ketimbang real count KPU.
"Sosialisasi juga kurang makanya hanya satu pertiga masyarakat yang tahu," timpal peneliti utama Indikator Politik Indonesia lainnya Hendro Prasetyo.
Hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia selaras dengan pernyataan Hendro. Sebanyak 61,4 responden justru tahu soal hasil quick count.
Baca juga : Presiden Jokowi sudah Bertemu dan Beri Selamat Prabowo Subianto
"Sedangkan hanya 38,6 persen responden yang tidak tahu hasil quick count," jelas Rizka.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 18 Februari hingga 21 Februari 2024. Responden survei mencapai 1.227 orang yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD) dan wawancara melalui telepon. Margin of error sekitar ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Z-8)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
KIP mengapresiasi langkah KPU RI yang meniadakan tabulasi atau infografis real count penghitungan suara Pemilu 2024 pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)
DIAGRAM perolehan suara Pilpres 2024 dan Pileg 2024 mendadak hilang dalam real count Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.
KOMISI Informasi Pusat (KIP) menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Selasa (5/3)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membantah adanya intervensi kekuasaan yang melibatkan pihaknya dalam data yang ditampilkan situs real count KPU.
Peningkatan perolehan kursi DPRD ini karena kerja keras para calon legislatif selama masa kampanye.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved