Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya upaya menjaga barang hasil rampasan kasus rasuah. itu harus dilakukan demi memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Pasalnya, jika tidak dijaga degnan baik dan kemudian rusak, harga barang sitaan itu akan turun ketika dilelang ke publik.
“Kita perlu mempertahankan nilai dari suatu barang bukti khususnya barang bergerak, sehingga pada saat penyitaan sampai dengan eksekusi nilainya tidak banyak berubah,” kata Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto melalui keterangan tertulis, Rabu (28/2).
Mungki mengatakan penyitaan barang bukan hanya untuk pembuktian kasus. Aset yang diambil nanti akan dijual dengan metode lelang jika vonis hakim sudah dibacakan.
Baca juga : 15 Aset Koruptor Dilelang KPK, Ada Ponsel Sampai Motor
“Pengelolaan barang bukti tidak hanya untuk pembuktian namun untuk optimalisasi asset recovery,” ucap Mungki.
Hasil penjualan itu nantinya akan diserahkan ke negara. Tujuannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas tindakan koprupsi yang sudah terjadi.
KPK menilai pembentukan bangunan untuk menjaga barang rampasan penting. Lembaga Antirasuah diketahui memiliki gedung sendiri untuk menjaga aset yang disita olehnya.
“Kami pun membutuhkan waktu tiga tahun untuk meyakinkan pemerintah supaya bisa membangun. Dengan gedung dan fasilitas yang ada tentu bisa mendukung asset recovery,” tandasnya. (Z-11)
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama mengundang sejumlah maskapai nasional dan perusahaan penerbangan Arab Saudi untuk mengikuti prosesnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan terkait tindak pidana rasuah. Aset yang dipasarkan merupakan gabungan dari banyak terpidana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melelang barang milik terpidana kasus rasuah. Kali ini, tanah milik mantan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang dipasarkan.
KPK) kembali melelang barang rampasan milik koruptor. Sebanyak 14 mobil milik mantan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi dipasarkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya upaya merawat barang sitaan hasil korupsi. Langkah tersebut harus dilakukan untuk menjaga nilai jual saat barang-barang dilelang.
Polres Tarakan bersama Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menyita aset yang diduga milik bandar narkoba Bernama Hendra. Aset tersebut berada di Nunukan, Kalimantan Utara.
Hampir seratus motor dan mobil mewah telah disita penyidik
Kemendag melalukan pemusnahan barang tindak lanjut hasil pengawasan post border, baik yang tidak memiliki persetujuan impor maupun yang tidak memiliki laporan surveyor.
Ade mengatakan barang bukti itu menjadi salah satu materi yang didalami penyidik dalam proses penyidikan. Namun, Ade enggan membeberkan apa saja barang bukti yang disita.
Sedikitnya 1.600 butir obat keras jenis Hexymer dan tramadol disita petugas Polsek Mauk dari sebuah toko kosmetik di Kampung Pondok, Kabupaten Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved