Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, melakukan monitoring pelaksanaan penghitungan suara di Kecamatan Cikajang dan Bayongbong. Pemantauan itu untuk meninjau pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara pasca Pemilu pada 14 Februari.
"Kami tengah meninjau pelaksanaan rapat pleno penghitungan suara pasca Pemilu pada 14 Februari dan nanti setelah terekap semua di 42 kecamatan, baru kita serahkan ke KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar)," katanya, Kamis (22/2).
Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin mengatakan, pihaknya berharap dalam tiga hari ke depan rapat pleno untuk penghitungan suara dapat diselesaikan dengan baik untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pemantauan perlu dilakukannya untuk mengawal pemilu berintegritas.
Baca juga : Jelang Pleno Tingkat Kecamatan, Kepolisian Tingkatkan Keamanan
"Selain memantau memberikan pernyatan akan pentingnya menghormati hasil yang sah serta menyerukan untuk menjaga kedamaian pasca-pemilu dan menjadikan Pemilu 2024 berintegritas dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Namun, ke depannya rapat pleno untuk penghitungan suara bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid mengatakan, untuk proses perhitungan suara tingkat kecamatan berjalan lancar dan sistem perhitungan yang digunakan sesuai dengan aturan berbasis C1. Namun, dalam rapat pleno melibatkan saksi, Bawaslu dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk memastikan keakuratan hasil perhitungan suara.
"Dalam rapat pleno Bawaslu menemukan dugaan adanya perbedaan hasil suara berada di Kecamatan Cibatu dan menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk klarifikasi. Kami hari ini akan memanggil Panwascam Cibatu untuk mempertanyakan pada saat proses pleno," katanya.
Menurutnya, Bawaslu Garut telah mengambil langkah pengawasan yang ketat dengan menyediakan data berbasis C1 dan membawa salinan C1 untuk membandingkan jika terjadi perbedaan atau keberatan. Namun, ketika ada perbedaan akan merekomendasikan supaya membuka kotak suara untuk menghitung ulang.
"Hari ini, kami akan memanggil Panwascam meminta klarifikasi terutama atas dugaan adanya perbedaan hasil suara di Kecamatan Cibatu dan mempertanyakan kenapa? dan akan dikonfirmasi kepada teman di KPU dan kalau misal terdapat ketidakpuasan, masih ada keberatan harus teman Panwascam merekomendasikan membuka kotak suara untuk menghitung ulang," tandasnya. (AD/Z-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
Pemungutan suara menggunakan sistem noken perlu dilakukan pembenahan dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada pemilu ke depan.
KPU RI mengklaim transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024 lebih baik ketimbang pemilu sebelumnya. Hal itu disampaikan anggota KPU RI Idham Holik
MK diharap tidak hanya fokus pada sengketa penghitungan hasil perolehan suara pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan kontestan Pemilu 2024.
Presiden Jokowi menghargai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum.
Faktor keamanan yang membayangi proses rekapitulasi di Papua Pegunungan membuat KPU setempat merelokasi lokasi rekapitulasi Pemilu 2024 dari Wamena ke Jayapura.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved