Komnas HAM Nilai Penyelenggaraan Pemilu 2024 Belum Inklusif

KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro menilai penyelenggaraan Pemilu 2024 belum mencerminkan inklusivitas. Menurut catatan Komnas HAM, masih banyak kelompok rentan yang tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari lalu.

Atnike juga mengkritisi penyelenggaraan pemilu yang tidak inklusif itu telah berlangsung dari pemilu-pemilu sebelumnya dan belum ada perbaikan sama sekali yang dilakukan oleh negara.

“Misalnya soal DPT, kalau orang umum saja, sulit untuk bisa masuk di dalam DPT atau mendapatkan informasi terkait DPTnya maupun jika dia berpindah, hal ini akan lebih sulit ketika dihadapi kelompok rentan marjinal,” jelas Atnike dalam konferensi pers ‘Catatan Komnas HAM RI Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024’ di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Baca juga : 4 TPS di Boyolali Lakukan Pencoblosan Ulang Pemilu 2024

“Contoh lain, orang di dalam panti, di dalam pemantauan kami, kelompok marjinal rentan, misalnya disabilitas mental di panti, mereka tidak mendapatkan informasi siapa sih caleg yang harus dipilih. Tetapi mereka harus mencoblos. Karena sosialisasi caleg itu tidak bisa sampai ke panti-panti atau ruang tertutup, termasuk di rumah tahanan atau penjara, atau rumah sakit. Itu contoh bagaimana pemilu belum bersifat inklusif,” tambahnya.

Atnike menegaskan pemerintah harus segera melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan hak pemilih untuk kelompok rentan. Sebab, kelompok rentan tidak bisa serta merta melaksanakan hak pilihnya apabila pemerintah tidak melakukan langkah afirmatif.

“Kami ingin memastikan pemilu tidak hanya saat proses pencoblosan, tetapi sejak tahun lalu kami berusaha memastikan bahwa setiap warga negara dapat dipastikan ikut terlibat di dalam proses pemilu tersebut. Komnas HAM fokus pada kelompok rentan. Kami ingin penyelenggara pemilu atau pemerintah melakukan langkah afirmatif untuk mengakomodasi kelompok rentan,” pungkasnya. (Dis/Z-7)