Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASYRAKAT sipil mendesak adanya audit Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan baru akan merespons masalah itu jika sudah ada laporan.
"Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu," ujar Hadi seusai pelantikan dirinya sebagai Menkopolhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). Posisi Menkopolhukam sebelumnya dijabat oleh Mahfud MD. Mahfud mengundurkan diri dengan alasan menghindari konflik kepentingan saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Hadi menekankan pentingnya semua pihak menjaga situasi tetap kondusif selama proses pemilu 2024 berlangsung. Saat ini pemilu masuk dalam tahap rekapitulasi dan perhitungan suara.
Baca juga : Bawaslu Klaim Sirekap Lebih Baik dari Aplikasi Bikinan Masyarakat Sipil, Ini Alasannya
"Saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi kondusif ini. Ini harus dijaga benar-benar supaya kita semua juga nyaman," ucapnya.
Menkopolhukam menegaskan agar perbedaan pilihan politik tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan.
"Sekali lagi pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga," imbuhnya.
Baca juga : Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Janji akan Prioritaskan Kasus BLBI
Masalah dalam Sirekap dilaporkan setelah ada ketikdaksinkronan antara data yang diunggah dalam Sirekap dengan data hasil C-1 hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, pemilu 2024 dinilai diwarnai kecurangan.
Calon Wakil Presiden dari Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ganjar Pranowo mengusulkan pada partai-partai di luar pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka agar mengajukan hak interpelasi dan hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Menkopolhukam mengatakan pentingnya menjaga situasi yang aman di tengah proses pemilu.
"Ya itu nanti dulu lah. Itu kita lihat nanti. Suasana sekarang sedang kita jaga kondusif. Suasana aman ini yang harus benar-benar kita jaga," tukasnya. (Ind/Z-7)
Hasil patroli siber yang dilakukan oleh Polda Jabar pada 25 Juni kemarin menemukan 72 akun atau situs judi online.
JUDI online saat ini sedang menjadi perhatian publik. Beberapa peristiwa tragis terkait dengan ekses judi online menjadi berita viral.
Penerapan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung lapas di Indonesia yang telah mengalami over kapasitas.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto turut memberikan komentar soal putusan Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin berfoto bersama, meskipun mereka menolak berkomentar.
Pemerintah dan Dewan Pers bahas pembentukan komite terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No.32/2024.
Bawaslu ingatkan KPU soal penggunaan Sirekap untuk Pilkada
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bakal memutakhirkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang akan digunakan untuk Pilkada Serentak 2024.
perbaikan yang bakal dilakukan pihaknya adalah pembacaan angka pada formulir C Hasil menjadi data pada tabel di aplikasi Sirekap
HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyinggung soal Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) saat sidang sengketa pemilihan legislatif atau Pileg 2024, Rabu (8/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved