Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) gerak cepat memproses dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris.
Bawaslu langsung menyerahkan kasus tersebut ke polisi. Terkini, polisi melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin (19/2) mendatang.
Di sisi lain, Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin), mengaku telah mengirimkan dua surat pengauditan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan satu untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca juga : Timnas AMIN Sesalkan Adanya Umpatan Kasar ke Anies saat Debat
Dari tiga surat yang diajukan, Timnas Amin mengaku tidak mendapat respons baik.
Merespons hal itu, juru bicara Timnas Amin Mardani Ali Sera menegaskan Bawaslu seharusnya bergerak cepat pula terhadap laporan Timnas Amin.
“Bawaslu mesti selalu gerak cepat. Kasus Fahira bisa jadi lengkap datanya,” ungkap Mardani kepada Media Indonesia, Minggu (18/2).
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
Mardani memahami jika temuannnya terkait banyak pelanggaran atau kecurangan dalam pemungutan suara dirasa menbutuhkan waktu lebih untuk dicerna Bawaslu.
Tapi, kata Mardani, Bawaslu seyogyanya harus merespons semua pelaporan, termasuk dari Timnas Amin dengan seksama.
“Kasus 02 karena luas dampaknya mungkin perlu waktu. Tapi Bawaslu wajib merespon semua dengan seksama,” ujar Mardani. (Z-8)
Baca juga : Cara Pantau Pergerakan Hasil Pemilu 2024 di Website KPU
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved