Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKELOMPOK masyarakat memalang jalan di Kampung Wangkun, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Papua, Kamis (15/2) karena kotak suara tempat pemungutan suara (TPS) dipindah ke rumah warga
"Di mana seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) membawa hologram dari TPS tersebut ke Kampung Dumbomi, sementara kotak suara dari TPS tersebut dipindahkan ke salah satu rumah warga," kata Kasat Samapta Polres Yalimo Ipda Angky Walli dalam keterangan tertulis, Jumat (16/2).
Angky mengatakan hal itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mereka memalang jalan yang merupakan akses utama dari Kabupaten Yalimo ke Kabupaten Jayawijawa.
Baca juga : 1.297 TPS di Papua belum Melaksanakan Pencoblosan
"Kami sudah berkoordinasi dengan Ketua PPD di Distrik Abenahon, yang menyatakan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak disengaja karena keterbatasan anggota KPPS," ungkap Kasat Samapta itu.
Personel dari Polres Yalimo bersama dengan personel BKO Polda Papua bergerak cepat menangani situasi pemalangan jalan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut. Dalam menyelesaikan masalah secara damai, AKP Rudy, AKP Made Sujana dari BKO Polda Papua bersama Ipda Angky Walli, Kasat Samapta Polres Yalimo melakukan negosiasi dengan masyarakat setempat di Kampung Wangkun.
Anggota bantuan kendali operasi (BKO) Polda Papua AKP Made Sujana menekankan pentingnya menjaga keamanan dalam pelaksanaan pemilu agar berjalan lancar. Ia juga mengingatkan agar semua permasalahan yang timbul di tempat pemilihan suara segera dilaporkan ke Panwas untuk penyelesaian yang aman dan damai.
Baca juga : Logistik Pemilu Datang Telat, 36 TPS di Papua Gelar Pemungutan Suara Susulan
Polisi berdiskusi dengan masyarakat setempat dan mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait. Setelah itu, personel Polres Yalimo dan BKO Polda Papua bersama dengan masyarakat berhasil membuka pemalangan jalan yang terjadi di Kampung Wangkun, KM 73, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo. (Z-3)
SAKSI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menyebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS) 04
TERJADI lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kurun waktu singkat. Tanpa tedeng aling-aling, suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.
Sejumlah saksi partai politik terlibat dalam insiden ini, meminta pembukaan kotak suara dalam upaya memastikan keakuratan angka hasil pemilu.
Temuan ini diperkuat dengan surat klarifikasi temuan Model D dari Panwascam Pakisjaya kepada PPK Pakisjaya.
PERAHU (kapal boat) pembawa kotak suara Pemilu 2024 tertelungkup di perairan Mentawai, Kamis (15/2) malam. Perahu ini berangkat dari Saliguma menuju Saibi.
Polres Simalungun yang tergabung dalam Tim Patroli Perintis menggelar patroli di sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Simalungun.
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved