Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menugaskan kepada personel gabungan yang menjaga setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memperhatikan kesehatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024.
Perintah itu guna mencegah terulangnya tragedi kelam saat Pemilu 2019, di mana ada 894 petugas KPPS yang meninggal dan 5.175 lainnya jatuh sakit.
“Jadi tentunya kita melihat fenomena di 2019 banyak petugas yang kelelahan kecapean. Sehingga di hari tenang kemarin kita minta pada petugas baik Polri tentunya bersama TNI dan petugas TPS untuk dicek ulang kesehatan,” kata Sigit kepada wartawan, Rabu (14/2).
Baca juga : Bikin Gemes! Ada Petugas TPS Berkostum SD di Kebumen
Dengan adanya pengecekan kesehatan, Sigit berharap setiap petugas KPPS dapat bertugas dengan baik. Sebab, dia mengakui telah ada beberapa petugas KPPS yang kelelahan dan harus menjalani perawatan.
“Sehingga kita memastikan bahwa kondisi mereka pada saat bertugas dalam kondisi baik. Karena kita juga dapat info sudah ada beberapa orang yang mengalami kelelahan ya jadi ini kita lakukan,” ujarnya.
Sementara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan untuk saat ini pihak TNI telah membantu mendirikan beberapa posko pengungsian, kesehatan, sampai dapur lapangan di wilayah terdampak bencana.
Baca juga : Kapolri Antisipasi Potensi Aksi Protes Usai Pencoblosan Pemilu 2024
“Untuk seperti sekarang banjir (seperti) di Demak kita sudah buka layanan buat posko pengungsian, kita buat dapur lapangan, lalu ada posko kesehatan. Demikian untuk TPS nya kita bantu untuk relokasi di tempat lain,” tuturnya.
Dengan begitu, Agus pun berharap proses tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilu yang sedang berlangsung bisa berjalan lancar.
“Setiap ancaman yang timbul tentunya disesuaikan dengan kontijensi yang dibuat oleh pangkotama di wilayah berbeda ya. Seperti mungkin kalau di Jakarta ancamannya selain alam seperti sekarang banjir dan juga konflik sosial,” tuturnya.
Baca juga : Politik Uang Rawan saat Penghitungan Suara Pemilu. Ayo Kawal!
(Z-9)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi beaar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara. Terdapat 157 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi termasuk enam jabatan Kapolda.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta menegur dan memberi peringatan keras kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto karena kasus Firli Bahuri belum tuntas juga.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya dapat beradaptasi dengan fenomena citizen journalism atau jurnalisme warga
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyayangkan metode pengamanan sepak bola yang masih kontraproduktif
Pertemuan ini untuk mengkoordinasikan jadwal kompetisi Liga Indonesia selama tiga tahun ke depan serta persiapan penyelenggaraan Piala Presiden 2024.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan mengamankan ajang pramusim Liga 1 Indonesia bertajuk Piala Presiden yang dimulai pada Jumat (19/7)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved