Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 60% dari pemilih saat pemilihan umum (Pemilu) itu adalah pemilih pragmatis. Hal itu disampaikan Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Hasanuddin Hasrullah, dalam Talkshow Pemilu, Selasa (6/2) di Makassar, Sulawesi Selatan.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan antara sumbangan dan money politic alias politik uang.
"Dan itu biasanya didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau tidak tamat sekolah dasar (SD), dan mereka itulah yang masuk kelompok pemilih pragmatis," ungkap Hasrullah.
Baca juga : KPU Minta Partai Politik Patuhi Dua Putusan MA
Karena kondisi tersebut, maka tim dan peserta pemilu, ada yang menyumbang kebutuhan pokok, seperti beras, gula dan minyak goreng.
"Karena memang mereka mau belanja juga, sehingga jadi pragmatis. Itu juga terjadi karena pendidikan poitik dan demokrasi yang masik minim," lanjutnya.
Ini pula yang mengakibatkan, partisipasi pemilih bisa menurun. "Mereka menerima semua sumbangan dari caleg, tim capres dan lainnya, dan akhirnya saat masuk ke bilik suara, semua dicoblos," aku Hasrullah yang miris dengan kondisi demokrasi di Indonesia sekarang ini, terkhusus juga di Sulsel.
Baca juga : KPU Belum Tindaklanjuti Putusan MA soal 30% Caleg Perempuan
Sementara itu, Komisioner KPU Sulsel dari Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hasruddin Husain mengatakan, untuk Pemilu 2024 ini, KPU Sulsel menargetkan partisipasi pemilih mencapai angka 80%.
Dan ia mengaku optimis itu bisa tercapai, lantaran banyak cara sosialisasi yang dilakukan KPU, untuk menggaet pemilih khususnya pemilih pemula dan milenial yang jumlahnya cukup banyak.
"Kami sudah berkoordinasi dan punya pola pendekatan tersendiri pada pmilu, dan itu sudah terintegrasi juga dengan KPU pusat," kata Hasruddin.
Baca juga : Sederet Modus Politik Uang Pemilu 2024
Hanya saja Hasrullah kembali mengingatkan, agar penyelenggara pemilu, bisa benar-benar memanfaatkan media sosial dengan membuat konten-konten positif terkait pemilu dan pentingnya memberi suara pada pemilihan umum.
"Jika tidak datang memilih, kita sendiri yang salah, kita sendiri yang rugi, karena inti dari demokrasi itu adalah kita (Rakyat)," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Bawaslu Petakan Kerawanan Politik Uang Pemilu 2024, Papua yang Tertinggi
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved