Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TIM Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menyebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih reaktif dalam menyikapi berbagai pelanggaran pemilu yang terjadi. Padahal sikap proaktif dan tegas menjadi ujung tombak penegakan keadilan dalam mewujudkan pemilu yang jujur.
"Bawaslu sampai hari ini kami lihat masih terkesan reaktif daripada pro aktif. Penindakan atau penyelidikan baru akan dilakukan berdasarkan pelaporan masuk. Sehingga sifatnya kasuistik," ujar jubir Timnas Amin Billy David Nerotumilena.
Situasi itu praktis menjadi ironi di tengah dugaan pelanggaran yang semakin beragam bentuknya dan pihak yang terlibat juga beragam jenisnya serta masif.
Baca juga : TIndak Netralitas Presiden, Bawaslu Diminta tak Pasrah pada Lemahnya Regulasi
"Ini yang menjadi ironi. Semua pelanggaran itu dilakukan secara terang benderang padahal," imbuhnya, Kamis (1/2).
Persoalan netralitas Presiden Joko Widodo dan jajaran kabinetnya pun sudah menimbulkan keresahan publik. Sejak pernyataan presiden muncul pekan lalu, pengerahan influencer ataupun politisasi bantuan sosial, bahkan beberapa menteri aktif juga terlibat. Hal ini menunjukan sebuah kemunduran demokrasi yang dipertontonkan di publik.
"Dari rangkaian peristiwa tadi, dalam minggu ini kita dengar tidak hanya koalisi masyarakat sipil yang bersikap, namun akademisi sudah mulai tampil menyatakan sikap. Tentu patut diduga akan banyak juga elemen masyarakat yang akan berani menyuarakan keresahan publik ini," ungkapnya.
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
Sebelumnya Bawaslu mengaku kesulitan untuk menelusuri beberapa dugaan kecurangan termasuk dugaan soal netralitas Jokowi selama tahapan Pemilu 2024. Peraturan perundang-undangan yang tersedia saat ini dinilai masih menyimpan celah bagi seorang presiden dalam menunjukkan keberpihakan. (Z-5)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
TIM Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) berkumpul untuk menutup rangkaian Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tim hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mengajukan protes terhadap kehadiran beberapa ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang PHPU.
MK bakal meminta keterangan empat menteri dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Hal itu akan dilakukan pada Jumat (5/4).
Hamdan Zoelva, menilai pemanggilan empat menteri sebagai keseriusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani PHPU untuk Pilpres 2024.
ANGGOTA tim hukum timnas Amin, Anang Zubaidy, menyebut kehadiran empat menteri untuk dipanggil ke sidang sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat diperlukan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) optimistis dengan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani sidang sengketa Pilpres 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved