Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan jajarannya tetap netral dalam Pemilu 2024. Hal ini terkait anggapan TNI tak netral lantaran pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden boleh berkampanye.
"Saya rasa secara undang-undang TNI kita sudah jelas bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis," ujar Agus di Lapangan Taxy Way Echo Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
Agus juga menambahkan apabila ada jajarannya yang terbukti terlibat politik praktis dapat berujung sanksi pidana. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca juga : TNI Kerahkan 446.219 Personel untuk Amankan Pemilu 2024
"Kita ikuti saja koridor seperti itu," bebernya.
Jenderal bintang empat ini menilai penting bagi masyarakat untuk ikut mengawasi secara aktif jalannya Pemilu 2024. Sehingga tidak terjadi kecurangan.
"Saya dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan pada pelaksanaan pencoblosan," pungkasnya.
Baca juga : Jokowi Didesak Ungkap Rekam Medis Kesehatan Mental, Kenapa?
Pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie mengomentari situasi dan lokasi Presiden Jokowi saat menyampaikan presiden boleh berkampanye. Saat itu, Presiden melangsungkan sesi wawancara dengan latar belakang anggota TNI Angkatan Udara (AU).
"Seolah-olah memberikan pesan kepada masyarakat, TNI di belakang saya (Presiden Jokowi)," ujar Connie dalam diskusi publik bertajuk 'Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden, Hingga Pelaporan Kemhan ke Bawaslu', di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024. (Medcom/Z-6)
Baca juga : Polda Jateng Dirikan Posko Netralitas Pemilu
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Kemenag menghimbau para aktor dakwah dan layanan keagamaan serukan seluruh umat dan jemaahnya menjaga kerukunan dan kedamaian pada Pemilu 2024.
ASN harus fokus pada tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan pada saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) harga mati.
Bawaslu dituntut menjalankan tugas pokok dan fungsi kerja serta tetap menjaga moralitas dan integritas.
446.219 personel TNI mengikuti Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2024 di seluruh Indonesia, Kamis (1/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved