Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
CALON Presiden nomor 1 Anies Baswedan menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Rabu (24/1). Sri Sultan mengaku berdialog tentang beberapa hal soal bernegara dan berbangsa dengan Anies.
"Ya saya hanya dialog. Saya enggak punya pesan-pesan, karena saya juga enggak perlu apa-apa. Jadi saya sekadar mengingatkan, tetapi sambil kita berdialog, apa yang mestinya harus dijaga. Ya seperti tadi, (kami) bahas kebinekaan, menyangkut dominasi, bagaimana ya pemimpin itu (seharusnya)," ungkap Sri Sultan.
Sri Sultan pun memaparkan harapannya terhadap pemimpin Indonesia di masa depan. Menurut Sri Sultan, seorang pemimpin harus bisa mengibarkan semua bendera, meskipun berasal dari satu bendera.
Baca juga: Presiden tak Pakai Fasilitas Negara, Mungkinkah?
Pemimpin yang baik ialah yang tidak merasa berkuasa. Bagi Sri Sultan, kekuasaan seharusnya diabdikan untuk semua rakyat tanpa membedakan.
"Karena sekecil apapun bendera itu diangkat, tetap itu juga pemilihnya, bagian dari anak Republik Indonesia sendiri, jangan dipinggirkan, harus didengar juga sekecil apapun bendera itu karena yang milih juga rakyat Indonesia. Kita jangan maunya yang berkibar bendera sendiri. Ini pendapat saya," kata Sri Sultan.
Dalam kesempatan ini, Sri Sultan juga kembali menegaskan siapapun pilihan pada Pemilu 2024, hal itu ialah hak pribadi tiap individu. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui pilihan istri dan anak-anaknya setiap pemilu berlangsung. Pilihannya secara pribadi juga tidak pernah diketahui oleh istri dan anak-anaknya.
Baca juga: Ini Isi Pembicaraan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X
"Saya sama istri, sama anak pun tidak pernah saya arahkan kok. Karena dia punya hak sendiri secara asasi untuk menentukan pilihan. Terserah saja, nyoblos silakan, enggak silakan, itu urusan dia. Karena bagi saya itu hak individu-individu, biarpun itu istri dan anak," terang Sri Sultan.
Anies Baswedan mengatakan, dirinya mendapatkan amanah mengikuti proses konstelasi pemilihan presiden. Untuk itu, dirinya datang menemui Sri Sultan untuk memohon doa restu sekaligus bimbingan dari Sri Sultan.
"Tadi ngobrolnya agak panjang, untuk mendengar banyak hal dari Sri Sultan. Kami sendiri merasakan betul bahwa Jogja sebagai melting pot dalam menjaga kebinekaan, kira-kira (Jogja) seperti gado-gadonya Indonesia," ungkapnya.
Anies pun mengaku tidak ada pembicaraan secara khusus dengan Sri Sultan selama pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam ini. Namun, menurutnya, sempat ada pembicaraan tentang kemajuan di Yogyakarta selama ini.
"Kami sampaikan bahwa kita ingin kawasan selatan Jogja kita seriusi pengembangannya dengan dukungan pemerintah pusat. Ini supaya kawasan selatan Jogja maju berkembang dan menjadi salah satu penggerak perekonomian, pusat kebudayaan, dan penghidupan," terang Anies. (Z-2)
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X berharap mudik menjadi mempererat hubungan kerluarga.
Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbudristek, Judi Wahjudin mengatakan bahwa pihaknya perlu memvalidasi data awal terkait aset, manuskrip, dan benda bersejarah lainnya milik HB II
Wakil Ketua DPRD DIY apresiasi kinerja Gubernur DIY meskipun demikian, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan karena belum memenuhi target yang diharapkan.
Pesta kembang api akan dilakukan di 15 titik strategis agar wisatawan tidak hanya berkumpul kawasan Tugu Pal Putih, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.
"Harapan saya justru ada peran Jaga Warga, yang bisa menjadi filter baik untuk (mencegah peredaran) narkoba, gerakan separatis, soal masalah kekerasan yang terjadi, dan sebagainya,"
Budayawan Antonius Benny Susetyo menuturkan kondisi saat ini yang sarat krisis konstitusi dan demokrasi butuh penyikapan segera yakni dengan mengembalikan politik pada jalan kebudayaan.
Rakernas itu bertujuan mempertajam dan mengevaluasi program kerja, yang dicanangkan pada Munas IX LDII.
Politik kebinekaan ialah politik yang didasarkan pada kenyataan sosial-politik kita yang beragam dan tidak biner.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved