Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
AKUN media sosial X milik Kementerian Pertahanan sempat mengunggah postingan dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #PrabowoGibran 2024.
Menanggapi hal itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan, jika ada aparatur negara tidak bersikap netral, maka harus diberikan sanksi. Jika tidak diberi sanksi, maka hal itu berarti diperbolehkan.
"Kalau melanggar kasih sanksi. Kalau tidak dikasih sangksi artinya apa?. Boleh. Kita tunggu kena sanksi emgga nih,"kata Anies di sela kampanye akbar di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (22/1).
Baca juga : Istana Respons Unggahan Akun Kemhan di X Terkait Tagar #PrabowoGibran2024
Untuk sanksinya sendiri lanjut Anies harus secara terbuka artinya dipublikasikan, agar masyarakat umum mengetahuinya.
"Umumkan sanksinya. Tunjukkan pada rakyat, bahwa ada netralitas," tegasnya.
Baca juga : Hadapi Pemilu 2024, IKA USU Jakarta Dukung Demokrasi dan Jaga Netralitas
Soal netralitas aparatur negara, Anies menganalogikannya dengan kasus pelanggaran lalu lintas.
“Kita beri tahu nih itu perboden, tidak boleh masuk. Kalau ada tanda perboden, terus kalau ada yang masuk diapain? Dikasih sanksi. Sanksinya tilang. Kalau tidak diberi sanksi artinya boleh. Habis itu kacau jalannya, semua orang melanggar perboden. Dan begitu ada satu pelanggaran dibiarkan pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi,"jelas Anies.
Anies menegaskan, perintah netralitas aparatur negara merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Sehingga, semua jajaran di bawahnya harus mengikuti. (Z-5)
Bagi ASN yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 100% dianggap tidak pantas mendapatkan kenaikan gaji
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
Pelatihan bertujuan membekali peserta dengan ilmu dan keterampilan intelijen, termasuk penanganan konflik sosial dan pelaksanaan pemilu yang kondusif.
JAKSA penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Ifanul Ahmad Irfandi lima bulan penjara dan denda Rp5 juta.
Kewenangan aparatur negara dan pengaruh dari kewenangan menjadi alasan kecurangan pemilu yang TSM.
Rangkaian pelanggaran Pemilu 2024 saat ini dinilai Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu sebagai kejahatan pemilu.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
Partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat menentukan suksesnya penyelenggaraan pilkada yang damai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved