Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan menilai pernyataan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait 'pemilu bukan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan' sebagai sesuatu yang relevan. Hal itu disebabkan kondisi demokrasi Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan.
"Saya kira pernyataan itu relevan sekali, karena kalau kita cek misalnya sejak periode kedua Pak Jokowi sebenarnya sudah ada warning dari banyak tempat," terangnya di Jakarta, Kamis (11/1).
Halili mengutip beberapa lembaga internasional yang menyebut demokrasi Indonesia mengalami kecacatan, kemunduran (regresi), bahkan putar balik ke arah otoritarianisme.
"Yang serius, kita mengalami putar balik atau mengarah ke otoritarianisme. Itu banyak studi yang memberikan penilaian kualitas demokrasi kita," lanjutnya.
Pernyataan Megawati dinilai sebagai panggilan bangun (wake-up call) atas kondisi demokrasi saat ini ketika kualitas kebebasan sipil berada pada level terendah.
"Karena dia me-recall. Di sisi lain, dia mengajak agar kita semua memberikan perhatian pada situasi demokrasi kita. Jadi dia bukan saja alarm, tapi semacam wake-up call," ujarnya.
Jaga jarak
Sementara itu, Pengamat Politik Dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang penyalahgunaan kekuasaan, relevan dengan kondisi politik sekarang ini.
“Dalam konteks PDIP dan sebagai tokoh, Megawati mengingatkan terkait dengan kekuasaan dan tentu secara implisit relasinya dengan presiden,” kata Aditya hari ini (11/01).
Baca juga: Kampanye Capres-cawapers Wajib Gunakan Bahasa yang Sopan
Hubungan antara Megawati atau PDIP dengan Presiden Jokowi memang tidak harmonis. Adit mengatakan, mereka sedang menjaga jarak'.
“Poinnya menjaga jarak' itu, satu waktu bisa jauh, bisa dekat, tergantung kebutuhan,” Sebut Adit. Dalam politik tidak ada yang abadi. Pernah jadi teman, sekarang bisa jadi ‘lawan’. Namun tidak bisa bercerai.
“Dan tidak boleh bercerai karena ada masa depan dan kebutuhan nanti yang bisa dilanjutkan,” Sebut Adit, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Algoritma.
Memang dalam masa Pilpres, semua lingkaran elite sedang berkompetisi. Maka menjaga jarak itu penting. “Namun ketika pemerintahan baru terbentuk, berusaha mendekat bagi pihak yang kalah pun bisa jadi bahan pertimbangan,” imbuh Adit.
Sebelumnya, Presiden Jokowi tidak hadir pada acara ulang Tahun PDIP ke-51 di Jakarta. Dia sedang melakukan kunjungan luar negeri. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritiknya kepada penguasa.
“Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," kata Megawati. Dia mengingatkan perlunya mengedepankan etika. (RO/P-2)
KPK membantah klaim penyidiknya membawa senjata api saat menggeledah rumah Donny Tri Istiqomah, anggota tim hukum PDI Perjuangan, dalam upaya mencari Harun Masiku.
ARTIS kondang Krisdayanti dipastikan maju dalam Pemilihan Wali Kota, Malang. Pada Selasa (30/7), ia menerima surat tugas dari DPD PDI Perjuangan, Jawa Timur.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sempat mengeluhkan soal jargon Indonesia Maju kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia Raya adalah jargon yang lebih baik.
PDI Perjuangan hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung pada Pilkada Jakarta. Ada kemungkinan PDIP menunggu Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan calonnya.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
EKS Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengeklaim tak mengenal semua dari lima orang yang dicegah terkait kasus suap PAW anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri tidak hadir ke rumah duka dan pemakaman dari Wakil Presiden (Wapres) RI ke-9 Hamzah Haz
Mantan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dinilai konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
PKB tidak keberatan DPA diisi oleh para mantan presiden
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan bahwa permintaan Megawati seharusnya dilihat sebagai upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai ancaman.
Yang disampaikan Megawati adalah pesan yang pernah diutarakan kepada presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved