Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) tidak boleh digulirkan untuk selamanya.
"Soal bansos itu tidak boleh digulirkan selamanya, dia hanya sebagai buffer saja ketika terjadi gejolak ekonomi atau sosial masyarakat yang bawah tidak bertambah miskin, itu tujuannya," kata Agus saat dihubungi pada Kamis (11/1).
Agus menilai, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, membuka sekolah-sekolah yang tidak mahal dan seterusnya, bukan hanya memberikan bansos saja kepada masyarakat.
Baca juga : Bansos Langsung Diantar ke Rumah, KPM Banyuwangi Sebut Pos Indonesia Memudahkan
"Tetapi dalam situasi politik seperti sekarang, itu (bansos) jadi alat menarik hati orang. Justru harusnya presiden tidak melakukan itu dan kalau orang mau kalau kasih bansos itu ya kasihlah, kalau yang dilakukan sekarang kan kampanye pakai uang negara dan itu dilarang. Memang membuktikannya sulit apalagi kalau aparat sudah dikuasai," terangnya.
Baca juga : Anies Baswedan: Bansos tidak akan Dihapuskan, Justru Ditambah Manfaatnya
Untuk pemberian bansos, ujar Agus sebenarnya pemerintah boleh-boleh saja memberikannya kepada masyarakat, akan tetapi ia menegaskan agar tidak memberikan bansos dengan menggunakan dana negara.
"Kan itu yang dibicarakan hari-hari ini. Jadi uang itu sebaiknya digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, bukan memberikan bansos, itukan tidak mendidik memberikan bansos tiap saat," tandasnya. (Z-8)
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Bantuan logistik yang diberikan berupa kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, obat-obatan, perlengkapan anak, perlengkapan mandi, dan selimut.
Banjir di Kabupaten Demak mencapai tingkat terparah yang berdampak kepada lebih dari 93 ribu jiwa.
PEMERINTAH Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat (Sumbar) telah menyalurkan sebanyak 419 ton beras untuk korban banjir di daerah tersebut.
BSI Maslahat menyalurkan bantuan kepada penyintas banjir di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dan Kudus, Jawa Tengah. Jumlah bantuan yang disalurkan sebesar Rp100 juta.
BRI Insurance (BRINS) menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) kepada korban banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kudus dan Demak
Adapun bantuan yang disampaikan antara lain bahan makanan, makanan siap saji, popok bayi dan juga beras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved