Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
POLITIKUS PDIP Ferdinand Hutahaean mengomentari dugaan pelanggaran kampanye oleh cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka terkait pembagian susu. Gibran diperiksa Bawaslu, hari ini.
"Iya pak jangan dipaksa, kasihan nanti pak Gibran. Dia harus cape minta bapaknya atau pamannya untuk naro sanksi ke anggota Bawaslu melalui DKPP. Kan cape tuh harus urusan begini, mbok ya kalian ngerti aja kalau Gibran itu anak Jokowi, jangan dipanggil, disembah saja," ungkapnya dikutip dari akun X pribadinya, Rabu (3/1).
Sindiran lain terkait Gibran mangkir dipanggil Bawaslu juga pernah diunggah pegiat sosial media Denny Siregar. Menurutnya, Bawaslu bisa memeriksa susu karena Gibran sempat ogah hadir saat dimintai klarifikasi.
"Karena Gibran tidak mau hadir, akhirnya Bawaslu memeriksa para susu, kenapa mereka mau dibagikan di CFD?" ucap Denny dikutip dari akun X pribadinya.
Selain itu, Denny Siregar juga menanggapi pernyataan Komisioner Bawaslu Jakpus, Dimas Trianto Putro yang mengatakan tidak akan memaksa Gibran untuk hadir atau tidak. Kata Denny, Bawaslu tahun ini sepertinya lebih lembut dan santun.
Sebagaimana diketahui pada 3 Desember 2023, berlokasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Gibran bersama istrinya membagi susu kepada warga di lokasi hari bebas kendaraan bermotor. Sebagian pihak menduga aksi tersebut bagian dari kampanye terselubung sehingga Bawaslu melakukan pemeriksaan.
Dalam Pergub Nomor 12 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, pada Pasal 7 disebutkan, Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. (Medcom.id/P-3)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved