Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak menganggap deklarasi dukungan terhadap Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) di Garut, Provinsi Jawa Barat (Jabar), sebuah pelanggaran. Moeldoko mengatakan status Satpol PP belum jelas sebagai pegawai pemerintah.
"Ya memang saya sendiri secara pribadi cukup prihatin dengan kondisi Satpol PP karena pernah menyampaikan kepada saya, saya di suatu tempat ya pada saat saya ngasih ceramah, apa itu di Semarang kalau enggak salah mereka menghadap ke saya Satpol PP itu, menyampaikan pak status kami itu seperti apa? Kami ini belum terakomodasi di pendekatan ASN enggak, P3K (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) juga nggak. Posisi kami belum jelas," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/1).
Sebelumnya beredar video mengenai dukungan sejumlah Satpol PP terhadap Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Putera Sulung Presiden Joko Widodo. Moeldoko mengatakan para Satpol PP menyampaikan aspirasi mereka.
Baca juga : 13 Anggota Satpol PP di Garut Dikenai Sanksi Tegas Sebab tidak Netral
"Bisa saja mereka menyampaikan pada salah satu calon presiden. Mungkin bukan hanya ke Mas Gibran, bisa saja ke calon yang lain karena itu bagian dari aspirasi mereka yang ingin mendapatkan perlakuan yang adil. Sebenarnya itu poinnya," terang Moeldoko.
Baca juga : Kasus Dukungan Satpol PP ke Gibran Ditelusuri Bawaslu Garut
Ia juga menilai tidak ada pelanggaran etik terhadap deklarasi tersebut. Pasalnya menurut Moeldoko, Satpol PP posisinya belum jelas sebagai pegawai pemerintah.
"Kalau menurut saya enggak. Ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun, mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan," paparnya.
Kepala KSP juga mengatakan telah menjelaskan posisi pemerintah mengenai dukungan tersebut. Moeldoko berharap setelah ada penjelasan tidak ada pandangan miring terhadap kerja pemerintah.
"Untuk itu pada siang ini teman-teman (wartawan) tanya saya jelaskan, biar jelas semuanya nggak ada ini-itu. Kita ingin semuanya berjalan dengan baik, tidak ada pandangan-pandangan yang selalu miring. Posisi kami adalah posisi yang betul-betul ingin menyeimbangkan agar pemerintahan tetap masih berjalan efektif," tukasnya. (Z-8)
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) tiba di rumah duka Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di Jalan Tegalan, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
SETELAH selesai menjabat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Dico Ganinduto blusukan di Kampung Nelayan Dukuh Ngebruk, Desa Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Nana meminta Teguh Prakosa agar secepatnya bekerja melanjutkan reputasi Gibran yang begitu baik dalam menata dan membangun Kota Solo selama tiga tahun ini.
Moeldoko juga menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap agar mereka diberikan ketabahan dan kekuatan di masa sulit ini.
Pengembangan AI di Indonesia perlu ditangani secara strategis untuk memaksimalkan potensinya.
KEPALA Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah ada campur tangan Istana dalam kasus hukum yang menyeret Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Moeldoko menekankan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP Hato Kristiyanto oleh penyidik KPK bukan karena yang bersangkutan belakangan ini vokal dalam mengkritik Istana.
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6)
Moeldoko mengatakan bahwa TNI sejatinya juga dapat ditugaskan di bidang nonmiliter yang telah diatur undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved