Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tidak menampik mobil dinas baru untuk para pejabat DKI Jakarta telah diganti. Namun pengadaan mobil Toyota Kijang Innova zenix itu menggunakan anggaran tahun 2023. Tapi dia tidak menyebutkan besaran angkanya.
"Anggaran pengadaan mobil dinas baru itu menggunakan anggaran tahun 2023," ujar Heru, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/12).
Menurut Heru, penggantian kendaraan dinas pejabat DKI itu dinilai layak. Sebab, mobil yang digunakan para kepala dinas Pemprov DKI itu disebut sudah lama tidak diganti.
Baca juga: Hari Ibu, Heru Apresiasi Peran ASN Perempuan di DKI Jakarta
"Mobil pejabat DKI itu kan dari tahun berapa ya? Mobilnya dari tahun 2016 saat zaman saya masih menjadi kepala BPKD DKI" kata Heru.
Sebelumnya, sejumlah mobil baru yang disebut kendaraan dinas para pejabat atau kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta terparkir di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/12). Tampaknya ada tujuh mobil dengan warna dan jenis yang sama terparkir di depan pendopo Balai Kota DKI. Mobil itu merupakan generasi terbaru Toyota Kijang Innova Zenix. Semua kendaraan roda empat itu berwarna hitam. Pada logo di bodi samping, tepatnya di bawah kaca spion dan belakang mobil, terdapat tulisan "hybrid".
Baca juga: Car Free Night Sudirman-Thamrin akan Kembali Digelar di Malam Tahun Baru 2024
Sejumlah mobil Toyota Kijang Innova Zenix ini terparkir saat adanya kegiatan rapat pimpinan bersama Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Rabu siang.
"Iya, semua dapat mobil dinas sama. Semua kepala dinas, tidak saya doang," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, saat ditanya wartawan. "Sama semua jenis mobilnya cuma beda pelat nomor doang," lanjutnya.
Untuk diketahui, Innova Zenix ini memiliki dua mesin yaitu mesin bakar bensin dan listrik (baterai).
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memang melakukan pengadaan sebanyak 21 mobil listrik pada 2023.
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta saat itu, Reza Pahlevi, mengatakan, dana pengadaan mobil listrik dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2023.
"Tahun ini, pengadaan sebanyak 21 mobil listrik dulu," ujar Reza saat dikonfirmasi, Selasa (21/2).Pengadaan 21 mobil listrik menggunakan APBD DKI 2023," lanjut dia.
Reza mengakui, pengadaan untuk satu mobil listrik tergolong mahal, yakni sekitar Rp800 juta. Namun, saat itu dia enggan mengungkapkan merek mobil listrik tersebut. "Anggarannya besar sekali, hampir Rp800 juta per unit mobil listrik. Merek enggak boleh disebut dong," ujarnyar.
Reza menambahkan, sebanyak 21 mobil listrik itu diperuntukkan bagi sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. (Ssr/Z-7)
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
KAPENDAM Jaya Kolonel Inf. Deki Rayu Syah Putra angkat bicara terkait keberadaan sebuah mobil berpelat dinas TNI berada di lokasi tempat kejadian perkara pembuatan uang palsu Rp22 miliar
BPK didorong untuk menelisik lebih jauh perihal temuan penyimpangan biaya perjalanan dinas.
Jokowi akan melakukan rangkaian kunjungan kerja di Sumatera Selatan, sementara Iriana akan melakukan rangkaian kunjungan kerja di NTB
Anggota DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli mengkritisi langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang menyetujui pembelian mobil kendaraan dinas operasional (KDO) para pejabat eselon 2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved